Pansus Tambang Minta Seluruh Aktivitas Pertambangan di Lingga Distop

1084
Pesona Indonesia
Lahan bekas tambang bauksit di Dusun Teregeh, Desa Sekanah, Kecamatan Lingga Utara. Foto: hasbih/batampos
Lahan bekas tambang bauksit di Dusun Teregeh, Desa Sekanah, Kecamatan Lingga Utara. Foto: hasbih/batampos

batampos.co.id – Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Lingga sekaligus Ketua Pansus Tambang, Khairil Anwar, meminta seluruh aktifitas pertambangan yang diberikan izin di Kabupaten Lingga distop untuk sementara. Sebab, Distamben Provinsi Kepri, setelah pansus melakukan konsultasi sepekan lalu, masih melakukan ferivikasi data terhadap izin usaha pertambangan (IUP) ke 57 perusahaan tambang di wilayah Kabupaten Lingga.

“Hasil konsultasi kita dengan Distamben Provinsi, mereka sedang melakukan ferivikasi administrasi ke 57 perusahaan tambang. Termasuk 23 perusahan yang bermasalah itu. Kita juga sudah surati ketua DPRD minta seluruh kegiatan pertambangan di stop,” kata Khairil Anwar, Minggu (10/4).

Penyetopan aktifitas pertambangan ini, kata Anwar, sembari menunggu hasil ferivikasi Distamben Provinsi Kepri yang memiliki hak mengeluarkan izin. Ditambahkannya, selama ini perizinan tambang di Lingga tidak transparan. Baik soal izin, maupun soal hak-hak masyarakat. Begitu juga soal jaminan dana reklamasi yang tidak jelas kemana rimbanya. Sehingga banyak menimbulkan masalah pasca pertambangan.

“Pokoknya, semua harus distop dulu. Termasuk perusahaan pasir di Lengkok. Tidak boleh beraktifitas. Kalau beraktifitas, kita anggap itu ilegal,” tegasnya.

Dikatakannya lagi, penerbitan IUP, harus dibenahi dari awal. Termasuk administrasi maupun soal 23 IUP yang melibatkan nama mantan Pj Bupati Lingga, Edi Irawan beberapa waktu lalu.

Selain itu, ia juga mengatakan soal penguasaan lahan masyarakat oleh perusahaan tambang ada celah untuk dikembalikan. Untuk itu, Pansus tambang di DPRD Lingga mengatakan perlu adanya konsultan yang paham betul, agar bisa membantu tugas pansus. Persoalan ini, ia juga harapkan mendapat sambutan Bupati Lingga, Alias Wello (Awe). Sebab, Awe yang memiliki latar belakang pengusaha tambang dan merupakan ketua asosiasi pertambangan Indonesia tentu tidak akan membiarkan daerahnya diporak-porandakan oleh kegiatan pertambangan yang hanya menimbulkan masasalah dan merugikan masyarakat dibelakang hari.

Informasi terakhir yang diterima Batam Pos (grup batampos.co.id), dari 57 perusahaan tambang yang telah mendapat izin, baru 17 perusahaan yang menempatkan dana reklamasi. Sementara sisanya belum sama sekali. Diperkirakan jumlah dana reklamasi yang masuk di rekening bersama antara pihak perusahaan dan Bupati Lingga tahun 2014 lalu senilai Rp 30 miliar.

Terkait persoalan ini, Anwar mengaku juga belum mendapat data secara pasti. Namun, ia pastikan jika penempatan dana reklamasi menjadi tanggung jawab setiap perusahaan yang telah melakukan eksploitasi. Meskipun izin saat ini dikeluarkan oleh provinsi, namun soal Analisis Mengenai Dampak Linkungan (AMDAL), adalah wewenang Pemerintah Kabupaten Lingga.

Pertambangan dikatak Anwar memang sangat menjanjikan. Memiliki nilai investasi yang cukup besar. Baik timah, pasir kuarsa, bijih bauksit, bijih besi dan granit. Namun mengingat wilayah Kabupaten Lingga yang hanya 4 persen daratan, sedangkan 96 lagi adalah laut, tentu pemerintah harus benar-benar memperhitungkan dampak lingkungan dan akibat pertambangan yang berlangsung. Bukan tidak mungkin, aktifitas yang berlangsung di pulau-pulau kecil dan pesisir Lingga hanya akan menenggelamkan Kepulauan Lingga yang kecil. (mhb/bpos)

Respon Anda?

komentar