Perda Juga Harus Fokus Benda Cagar Budaya Bawah Laut

875
Husnizar Hood. foto:dok
Husnizar Hood. foto:dok

batampos.co.id – Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau, Husnizar Hood meenegaskan, peraturan daerah mengenai pelestarian cagar budaya juga mesti terfokus pada benda cagar budaya (BCB) bawah laut. Menurutnya, perda yang sudah disahkan awal tahun lalu itu memang harus selaras dengan Undang-Undang Cagar Budaya.

“Di UU Cagar Budaya itu sudah ada soal pelestarian BCB. Perda yang Kepri punya ini harus beri penekanan pada benda-benda cagar budaya bawah laut,” ujar Husnizar, belum lama ini.

Dengan begitu, diharapkannya keberadaan ragam jenis BCB di bawah laut Kepri bisa terhindar dari aksi pengangkatan ilegal oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Sebab, kata Husnizar, ternyata dalam UU Cagar Budaya disebutkan tidak dibenarkan menghukum orang-orang yang mencuri, melainkan lebih pada menekankan agar masyarakat yang mengetahui keberadaan BCB proaktif melapor.

“Harus ada pula edukasi mengenai BCB ini,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Kepri, Arifin Nasir menilai, upaya menjaga benda cagar budaya akan menjadi lebih mudah dengan ketersediaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Disbud Kepri. “Karena selama ini kami selalu terhambat ketika ada kasus-kasus yang menyangkut pelanggaran cagar budaya,” tutur Arifin, kemarin.

Dengan disahkannya Perda Cagar Budaya beberapa waktu lalu, Arifin menilai sudah saatnya pemerintah provinsi maupaun jajaran legislatif turut mempertimbangkan adanya PPNS dalam instansi Disbud Kepri. “Momentumnya sudah ada. Kemudian beberapa kasus yang terjadi selama ini bisa jadi pelajaran betapa kita begitu ketinggalan dalam menangani aksi pencurian benda-benda cagar budaya,” kata mantan Kepala Dinas Pendidikan Kepri ini.

Pada kesempatan sebelumnya, Arifin mengaku, sudah sempat membicarakan hal ini dengan Kapolda Kepri. Pihak kepolisian, kata dia, juga sudah menyepakati sebuah nota kesepahaman tentang rekruitmen PPNS. Hanya saja, kesepakatan yang ada itu baru sebatas lisan. Lantaran Kapolda Kepri Brigjen Pol Arman Depari sudah dimutasi. “Nanti akan dibicarakan lagi dengan Kapolda yang baru,” tutur Arifin.

Arifin juga menilai sudah semestinya di Kepulauan Riau ini turut dipertimbangkan kemungkinan diadakannya Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala (BPPP). Ini agar segala kerja-kerja terkait barang sarat sejarah di Kepri bisa lekas ditangani secara baik. “Kalau memang kajiannya memungkinkan, pemerintah pusat bisa saja memindahkan BPPP Batu Sangkar Sumatera Barat pindah ke sini,” katanya.

Menurut Arifin, rentang kendali penanganan benda cagar budaya ini terlalu jauh. Kerap sekali yang terjadi, kasus-kasus pencurian barang muatan kapal tenggelam (BMKT) di Kepri cenderung terbengkalai sekaligus terabaikan.

“Di sini kejadiannya marak sekali. Tapi sama sekali belum bisa tertangani secar baik. Kalau dipindah ke sini, tentu sudah ada yang bertugas secara khusus,” ungkapnya.

Rentang kendali yang terlalu jauh, sambungnya, juga menyangkut kondisi geografis Provinsi Kepri yang lebih dari 90 persen berupa wilayah laut. Hal ini juga kerap menyebabkan akses perpindahan barang-barang cagar budaya yang banyak dijumpai di Kepri untuk diteliti kerap merepotkan.

“Karena kalau menarik sejarah, alur kapal itu kan dari Bangka Belitung lalu ke laut Kepri, sehingga pencurian juga sering terjadi di sini,” ujarnya. (aya/bpos)

Respon Anda?

komentar