DPRD Ajukan Nurdin sebagai Plt Gubernur

590
Pesona Indonesia
Jumaga Nadeak.
Jumaga Nadeak.

batampos.co.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepri pada Senin (18/4) mendatang bakal melangsungkan paripurna istimewa. Dalam agenda tersebut, Ketua DPRD Provinsi Kepri, Jumaga Nadeak menuturkan DPRD akan mengumumkan status gubernur berhalangan tetap.

“Meninggalnya gubernur akan kami umumkan dalam paripurna Senin itu, bahwa gubernur berhalangan tetap,” terang Jumaga, kemarin.

Diterangkannya, Berita Acara (BA) dalam paripurna tersebut yang nantinya akan dikirim ke Presiden melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Ia juga menerangkan bahwa gubernur merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah, sehingga DPRD Kepri harus melaporkan ke presiden melalui Mendagri.

“Nanti merekalah yang berwenang melanjuti, mau diapain barang itu. Kami tidak ada wewenang untuk pengisian kekosongan di wagub. Nantilah itu. Tunggulah selesai dulu. Terlalu cepatlah. Yang jelas tugas kami mengumumkan bahwa gubernur berhalangan tetap,” ucap politisi PDI Perjuangan ini.

Terpisah, politisi PPP, sebagai partai pengusung, Sarafuddin Aluan menjelaskan proses untuk menetapkan gubernur defenitif pengganti almarhum gubernur Muhammad Sani masih panjang. Saat ini, DPRD Kepri masih fokus pada pengajuan Wakil Gubernur, Nurdin Basirun untuk menjadi Plt Gubernur Kepri. Lalu selanjutnya, Plt gubernur diusulkan sebagai gubernur Kepri defenitif.

“Kami masih harus duduk bersama untuk membahas tentang pengganti ini,” ucapnya saat ditemui media kemarin.

Sebagaimana yang dijelaskan Jumaga sebelumnya, Aluan menerangkan dalam Banmus yang dilangsungkan kemarin sebatas penetapan agenda paripurna pengumuman. Sesuai perundang-undangan yang ada, hasil paripurna itu untuk mengajukan wakil gubernur menjadi plt gubernur. Setelah itu, partai-partai pengusung duduk bersama.

“Apakah itu diajukan satu nama atau dua nama. Nanti itu diputuskan di paripurna,” tuturnya.

Ia menjelaskan jika satu nama yang diusulkan maka akan dilangsungkan musyawarah mufakat. Namun jika ada dua nama, maka anggota DPRD akan melakukan pemilihan.

“Saat ini kami kaji dulu aturannya, kemudian setelah itu baru disampaikan ke masyarakat agar masyarakat tahu bahwa aturannya seperti ini,” bebernya.

Menyikapi transisi ini, Aluan menegaskan tidak ada unsur gegabah sama sekali. Segalanya dilakoni dengan amat santai tapi pasti. “Sekarang inikan masih kondisi berduka, berkabung. Tapi dari pemerintahan tetap harus berproses. Kami juga berdoa supaya Almarhum Pak Sani berada di tempat yang layak, tapi proses administrasi juga tetap harus berjalan,” pungkasnya. (aya/bpos)

Respon Anda?

komentar