Kelompok Nelayan Harus Berbadan Hukum untuk Dapatkan Bansos

1072
Pesona Indonesia
Nelayan harus berbadan hukum untuk mendapatkan bantuan sosial (bansos). foto:dok
Nelayan harus berbadan hukum untuk mendapatkan bantuan sosial (bansos). foto:dok

batampos.co.id – Bagi kelompok nelayan yang ingin mengajukan proposan dana bantuan sosial (bansos), harus memenuhi aturan berbadan hukum. Jika ternyata kelompok nelayan belum memiliki badan hukum, maka pengajuan proposal tadi tidak dapat dilayani.

“Memang, sebelumnya kelompok nelayan yang mengajukan proposal untuk mendapatkan dana bansos cukup hanya mengajukan proposal melalui Kantor UPTD Kelautan dan Perikanan. Sekarang beda, ada ketentuan aturan yang mengharuskan bagi kelompok nelayan berbadan hukum, dan tercatat di akte notaris,” jelas Staf Kantor UPTD Kelautan dan Perikanan Moro, Raja Hidayat, Senin (11/4).

Aturan ini, tegas Hidayat, harus dipatuhi kelompok nelayan bersangkutan. Artinya bukan kehendak UPTD Kelautan dan Perikanan Moro. “Makanya, bagi kelompok nelayan yang ingin mendapatkan dana bansos, diharapkan mematuhi aturan yang telah ditentukan pemerintah,” ingatnya.

Terpisah, Edi Maulana selaku Penyuluh Kelompok Nelayan di Moro membenarkan adanya aturan yang mengharuskan kelompok nelayan berbadan hukum tersebut. Oleh karenanya diimbau kepada kelompok nelayan agar secepatnya mengurus identitas berbadan hukum.

“Tanpa ada bukti otentik kelompok nelayan berbadan hukum, maka kami tak dapat memberikan pelayanan untuk melanjutkan usulan proposal dana bansos tersebut,” ujarnya.

Dikatakan Edi, untuk saat ini ada 32 kelompok nelayan yang tersebar di dua kelurahan dan 10 desa se Kecamatan Moro. Empat kelompok diantaranya telah berbadan hukum. “Jelasnya, mulai kini bentuk proposal tanpa badan hukum sudah tidak dilayani lagi di UPTD Kelautan dan Perikanan Moro,” ungkap Edi serius. (pst/bpos)

Respon Anda?

komentar