Telat Dua Pekan, DPRD Gesa Pemprov Rampungkan LKPj

775
Pesona Indonesia
Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak saat memimpin rapat paripurna. foto:humas pemprov
Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak saat memimpin rapat paripurna. foto:humas pemprov

batampos.co.id – Keterlambatan penyerahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menjadi sorotan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepri. Pasalnya laporan yang seharusnya diberikan maksimal tiap tiga bulan usai tahun anggaran berlangsung, hingga saat ini belum juga diserahkan.

“Sampai hari ini sudah terlambat dua minggu. Kemarin sudah disampaikan paling lambat 31 Maret,” tutur Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak yang ditemui Senin (11/4).

Keterlambatan ini, diakuinya sangat disayangkan berhubung turut merubah alur kinerja DPRD Kepri. Namun dalam hal ini, diakuinya DPRD masih memberikan teguran kepada pemprov, agar tak kembali terlambat mengantarkan laporan tersebut.

“Tidak ada sanksi tapi bagaimanalah. Karena sifatnya rekomendasi bukan perda,” sambungnya.

Kendati terlambat dua minggu, Jumaga mengatakan DPRD Kepri bakal tetap memparipurnakan laporan tersebut. Dalam koordinasi yang dilangsungkan Senin (11/4), Ketua DPRD ini telah membicarakan hal tersebut kpada Bappeda Kepri. Berdasarkan keterangannya, buku laporan tersebut telah dipersiapkan. Sehingga diperkirakan pada Selasa (12/4), telah dapat diberikan kepada DPRD Kepri. Lalu selajutnya akan dilangsungkan paripurna.

Terpisah, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kepri, Alex Guspeneldi menuturkan pemprov tidak dapat dikenakan sanksi. Namun tetap diberi peringatan agar tidak kembali diulangi di masa mendatang. “Sanksi administrasi saja. Seperti teguran, agar memperbaiki kinerjanya,” papar Alex.

Sementara itu, Wakil Ketua II DPRD Kepri, Husnizar Hood menuturkan kekecewaannya atas kinerja pemprov Kepri. “Ini bukti, Pemprov Kepri pada tahun ini tidak berjalan efektif,” ungkap Husnizar.

Menurutnya, koordinasi antara BPKAD, Bappeda dan juga Sekda sebagai ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah tidak berjalan. “Sekda itu Ketua TAPD, siapapun dia, jabatanya melekat,” sambung pria yang akrab disapa Nizar.

Koordinasi TAPD dinilai lemah karena tak mampu menyelesaikan LKPj, tepat pada waktunya sebagaimana komitmen bersama pemprov Kepri dan DPRD. Husnizar juga menjelaskan, secara hukum pemprov Kepri tidak menerima sanksi.

“Namun secara sanksi moral, ini menjadi bukti bahwa kini pemerintahan bermasalah. Terbukti tahapan-tahapan dalam aturan main eksekutif DPRD dan pemerintahan ini tidak berjalan,” pungkas politisi Demokrat ini. (aya/bpos)

Respon Anda?

komentar