Tolak Operasi PT KJJ, Mahasiswa Jemaja Mengadu ke Ketua DPRD Kepri

1073
Pesona Indonesia
Jumaga Nadeak didatangi mahasiswa Jemaja di Tanjungpinang untuk mengadukan penolakan warga terhadap PT KJJ. foto:cecep mulyana/batampos
Jumaga Nadeak didatangi mahasiswa Jemaja di Tanjungpinang untuk mengadukan penolakan warga terhadap PT KJJ. foto:cecep mulyana/batampos

batampos.co.id – Sekelompok mahasiswa Jemaja, Kabupaten Anambas, di Tanjungpinang, mengadu ke Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepri Jumaga Nadeak, Senin (11/4). Kedatangan rombongan mahasiswa ke kantor DPRD di Pulau Dompak ini untuk mempertanyakan operasional PT Kartika Jemaja Jaya (KJJ) yang berencana kembali membuka hutan untuk ditanami pohon karet.

Azwar, perwakilan mahasiswa Jemaja, mengungkapkan, kedatangan mereka untuk menyarankan agar Pemerintah Provinsi Kepri tidak mengeluarkan izin pembukaan lahan bagi PT KJJ tersebut.

“Kami membawa tiga ribu tanda tangan warga Jemaja yang menolak pembukaan lahan yang merupakan hutan di Kecamatan Jemaja oleh PT Kartika Jemaja Jaya untuk dialihfungsikan sebagai perkebunan karet,” ujar Azwar.

Selain untuk menyampaikan aspirasi masyarakat Jemaja, sebagai mahasiswa generasi muda Jemaja mereka ingin menjaga ekosistem hutan yang ada di Jemaja agar tidak terus ditebang.

“Kami hanya meminta pemerintah untuk membuat kebijakan atau aturan yang tegas terkait
pelarangan dan pemberian izin membuka lahan hutan tersebut. Karena selain dapat merusak ekosistem hutan Jemaja juga kondisi Jemaja yang tidak cocok di tanami karet” tegas Azwar.

Untuk itulah, keberadaan kami disini ingin mewakili masyaraat Jemaja untuk menjaga jemaja dari kerusakan ekosistem.

“Jangan sampai terjadi hal seperti tahun 1999 hingga 2000, perizinan pembuka kawasan hutan untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit setelah ditebang hingga saat ini tanah hutan tersebut terbengkalai,” jelas Azwar.

Jumaga menerima masukan dari mahasiswa Jemaja dengan tangan terbuka. Politisi PDIP ini berjanji bakal menindaklanjuti laporan ini dan bakal meneruskannya ke instansi terkait di Pemprov Kepri. “Kami terima laporan itu agar bisa dibahas bersama,” ungkap Jumaga. (aya/bpos)

Respon Anda?

komentar