Warga Bintan Mengadu ke Kemenkeu soal Lahan Mereka yang Diklaim PT MDM

618
Pesona Indonesia
Perwakilan warga dari Kecamatan Bintan Timur yang menyambangi Gedung Kemenkeu PNKNL DJKN di Jakarta, Senin (11/4). foto:istimewa
Perwakilan warga dari Kecamatan Bintan Timur yang menyambangi Gedung Kemenkeu PNKNL DJKN di Jakarta, Senin (11/4). foto:istimewa

batampos.co.id – Warga beserta pengusaha dan perangkat pemerintah Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, menyambangi Gedung Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Direktorat Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-lain (PNKNL) Direktorat Jendral Kekayaan Negara (DJKN), Senin (11/4). Kedatangan warga beserta pengusaha dan perangkat Kecamatan Bintan Timur ini untuk mempertanyakan kepastian status lahan di empat kelurahan yang disita oleh Kemenkeu akibat PT Multi Dwi Makmur (MDM) mengagunkanya melalui Bank Global dalam mendapatkan Bantuan Likuidasi Bank Indonesia (BLBI) yang mencapai triliunan rupiah.

Kehadiran mereka disambut baik oleh Kepala Sudirektorat Kekayaan Negara Lain-lain III, Aceng Machmud beserta stafnya. Dalam ruangan rapat PNKNL itu Aceng mempersilahkan kepada warga dan pengusaha tersebut untuk menjelaskan tujuannya datang. Perwakilan warga Kecamatan Bintan Timur, Hery menjelaskan bahwa tujuannya ke Kemenkeu untuk menanyakan status lahan milik orang tuanya yang diklaim oleh pihak yang mengaku PT MDM. Bahkan dari informasi yang didapatnya lahan garapan orang tuanya sejak 1999 di Kelurahan Gunung Lengkuas seluas 2 Hektare (Ha) diagungkan perusahaan itu dan juga telah disita oleh Kemenkeu.

“Selain lahan orang tua saya yang masih diklaim oleh pihak yang mengaku PT MDM. Lahan warga lainnya juga mendapatkan perlakuan sama oleh perusahaan tersebut. Bahkan perusahaan itu bersikap otoriter dengan mengusir warga yang berdomisili di atas lahan yang diklaimnya,” katanya.

Persoalan yang sama ditanyakan oleh Edi salah satu pengusaha asal Tanjungpinang yang berinvestasi di Kecamatan Bintan Timur. Dalam mengembangkan usahanya di bidang penyediaan jasa pemancingan di Kampung Wacopek, ia terganjal dengan status lahannya. Padahal lahan yang digunakannya untuk pemancingan seluas sekitar 10 Ha itu telah dibelinya dari warga secara sah namun lahan itu juga diklaim oleh PT MDM.

“Saya beli lahan dengan warga setempat untuk buka usaha pemancingan. Lahan yang ia beli semuanya memiliki dokumen resmi yang terdata di pihak kecamatan. Namun tiba-tiba PT MDM mengklaim lahan itu miliknya,” katanya.

Menanggapi keluh kesah warga dan pengusaha, Aceng menjelaskan bahwa dia sangat terkejut dengan hadirnya PT MDM di Kabupaten Bintan, khususnya di Kecamatan Bintan Timur. Kemudian dia juga sangat heran dengan perlakuan pihak PT MDM yang sewenang-wenang mengklaim lahan warga.

“Dari pertanyaan yang dilontarkan. Saya dapati ada keanehan dan kejanggalan. Yang pertama, setahu saya PT MDM sudah tidak ada lagi tapi nyatanya masih berdiri di Bintan, ini bukti keteledoran pemerintah setempat. Kemudian yang kedua, berkas lahan milik PT MDM yang berada di Bintan itu sudah disita olek Tim Likuidasi Bank Indonesia (TLBI). Bahkan berkas lahan itu masih disegel,” akunya.

Diceritakannya, sekitar 2005 lalu, Bank Global mendapatkan dana BLBI dengan kisaran Rp 1,5 triliun. Hingga jatuh tempo 2008, Bank Global tak dapat membayarkannya jadi TLBI bersama tim dari Mabes Polri melakukan penggeledahan Bank Global. Saat digeledah, lanjutnya, banyak beberapa berkas yang penting di Bank Global disita bahkan juga didapati ada berkas lahan PT MDM. Sehingga aset lahan itupun ikut disita juga. Namun dirinya tidak begitu mengetahui hubungan antara PT MDM dengan Bank Global.

Dari informasi yang didapatinya, dua tahun kemudian tepatnya 2010 berkas lahan PT MDM berada di Mabes Polri. Kemudian pada 2014, Mabes Polri baru menyerahkan berkas lahan itu ke TLBI. Hingga 2016 ini, berkas lahan tersebut sedang dalam tahapan pemeriksaan oleh TLBI dan belum diserahkan ke pihak PNKNL DJKN Kemenkeu.

“Memang berkas lahan itu belum diserahkan kepada kami. Tapi subcopy-nya kami ada. Jika diselidiki secara detail, lahan-lahan itu didapati PT MDM dengan cara sepihak atau dibawah tangan,” bebernya.

Kata Aceng, dikarenakan seluruh berkas lahan PT MDM yang disita belum diserahkan TLBI ke PNKNL DJKN Kemenkeu. Maka ia belum mengetahui pastinya lahan-lahan yang akan disita untuk membayarkan piutang Bank Global ke negara. Namun ia menghimbau agar warga di Kecamatan Bintan Timur bisa bersabar menunggu keputusannya dan tidak perlu takut dengan perlakuan yang dibrikan pihak yang mengaku dari PT MDM.

“Kami ingatkan kepada warga Bintan, bahwa PT MDM tak ada lagi. Kemudian jika ada pengakuan dari pihak PT MDM bahwa lahan yang diklaim itu ada suratnya. Berarti itu penipuan, karena seluruh berkas lahan PT MDM itu berada di TLBI,” ungkapnya.

Sementara itu, Lurah Gunung Lengkuas, Agus Zulkarnaen yang hadir saat itu mengaku sangat senang mendengar penjelasan yang diberikan Aceng Machmud. Karena dari penjelasan tersebut, ada kabar baik untuk warganya yang memiliki lahan di Kelurahan Gunung Lengkuas.

“Ini kabar baik buat warga dan pastinya juga kami sebagai perangkat pemerintah. Selama ini warga dan pemerintah terus dihantui dengan pengklaiman lahan dari pihak yang mengaku PT MDM. Namun setelah dijelaskan oleh Pak Aceng, baru kami tahu kalau PT MDM itu sudah tak ada lagi saat ini. Bahkan seluruh surat lahan PT MDM yang terdahulu sudah disita oleh TLBI,” katanya.

Dari penjelasan itu juga, lanjutnya pihak PNKNL DJKN Kemenkeu menyarankan agar perangkat pemerintahan setempat menyurati TLBI untuk mengetahui lahan-lahan yang akan disita. Karena dengan cara itu juga dapat diketahui luas lahan milik PT MDM yang diagunkan ke BI melalui Bank Global untuk mendapatkan BLBI.

“Nanti saya informasikan ke warga untuk mengetahui lahan mana saja yang disita. Kemudian juga saya akan surati Pemkab Bintan dan Pemprov Kepri agar PT MDM yang masih berdiri di Bintan ditutup karena tidak memiliki legalitas. Bahkan membuat onar dan merugikan daerah karena melakukan penipuan dan penjualan lahan negara dan warga,” pungkasnya. (ary/bpos)

Respon Anda?

komentar