Laporan Keuangan ke BPK Terlambat, Bupati Lingga Kesal

946
Pesona Indonesia
Bupati Lingga bersama jajaran SKPD di Balai Agung Junjungan Negri membahas soal keterlambatan laporan keuangan ke BPK. foto: hasbi/batampos
Bupati Lingga bersama jajaran SKPD di Balai Agung Junjungan Negri membahas soal keterlambatan laporan keuangan ke BPK. foto: hasbi/batampos

batampos.co.id – Kinerja pemerintah Kabupaten Lingga, belum juga berjalan baik. Meskipun telah dipimpin Alias Wello, Bupati Lingga yang sarat dengan gebrakan dan inovasi baru menggesa kemajuan Lingga, hal tersebut belum juga bersambut dengan kinerja SKPD yang lamban dalam menyelesaikan administrasi laporan keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Kepri.

Padahal, pembenahan ditingkat SKPD dalam 100 hari masa kerja Awe secara gamblang telah disampaikan untuk melihat kenerja jajarannya. Segala macam kendala dan persoalan masa lalu, seperti terpuruk dengan opini wajar dengan pengecualian (WDP), harus menjadi persoalan bersama yang harus dipecahkan.

“BPK melihat hal ini, Kabupaten Lingga sudah sangat kritis,” ungkap Awe dalam pertemuan bersama jajaran SKPD di Balai Agung Junjungan Negri, Senin (11/4) malam.

Keterlambatan penyampaian laporan keuangan yang semula dijadwalkan pada 31 Maret 2016, belum juga mampu diselesaikan jajarannya membuat kecewa Awe. Konsultasi Awe bersama BPK beberapa waktu lalu, juga menilai Kabupaten Lingga merupakan ‘kabupaten abu-abu’, alias kabupaten yang tidak jelas dan memilki komitmen untuk mengejar ketertinggalan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) akibat buruknya administrasi daerah dalam pengelolaan keuangan.

“Perlunya keseriusan dari jajaran SKPD, menyelesaikan tanggung jawab pelaporan keuangan daerah tersebut kepada BPK. Dari tanggal 31 molor menjadi 7 April dan sampai sekarangpun belum selesai. Sebenarnya, kalau ditindaklanjuti segera oleh tiap SKPD, kita tidak akan terlambat seperti ini,” kesal Awe.

Melihat kondisi ini, untuk menyelesaikan laporan keuangan daerah ke BPK, Awe menggandeng konsultan keuangan untuk menyempurnakan laporan yang dikerjakan SKPD-nya. Terlepas soal keterlambatan, ia juga menilai tidak serius dijajarannya, Awe berharap adanya pendampingan dari konsultan keuangan ini dapat menyegerakan persiapan dan penyempurnaan laporan keuangan daerah dalam dua minggu kedepan. Tentunya dengan memenuhi standar akutansi pemerintahan (SAP) yang baku. Terutama soal aset. Persoalan SDM yang selalu dijadikan alasan, kata, Awe hanya masalah klasik yang tidak pernah disadari jajarannya untuk berbenah diri.

“Kalau alasan SDM, tidak bisa lagi kita pakai sebagai pembenaran akan keterlambatan kita ini,” ungkapnya.

Dalam pertemuan itu, Awe juga tegaskan agar dalam masa dua pekan kedepan, harus diselesaikan. Laporan ini menjadi tugas utama. Sebab, Awe tak mau persoalan ini mengganggu dokumen APBDP nanti.

“Kita menggesa penyempurnaan laporan dan akan kita bawa ke BPK beberpa hari kedepan, tim pendamping juga sudah menyiapkan diri mereka. Kita minta ada perwakilan tiap SKPD beserta dokumennya, yang khusus untuk mengurus hal ini selama dua minggu kedepan, tidak bisa meninggalkan daerah,” tutur Awe.

Ditempat yang sama, Eko, Konsultan Keuangan sekaligus ketua tim pendamping yang dibawa Bupati Lingga mengatakan, laporan keuangan yang sudah di buat oleh Pemkab Lingga, perlu diperbaiki. Terutama rekomendasi yang harus dibuat oleh pemerintah dan itu mengacu SAP.

“Jadi laporan Lingga tidak semuanya mengacu pada standar, ini yang perlu di perbaiki. Selain itu, sebagian hasil pemeriksaan dari masa lalu, belum juga ditindaklanjuti,” tutur Eko.

Dia yang juga mantan petugas di BPK, menjelaskan, beberapa hal yang jadi persoalan besar Kabupaten Lingga ini akan menghambat pencapaian predikat WTP terutama persoalan aset daerah.

“Selama ini, untuk penyusutan aset tidak pernah dibuat. Ini akan menjadi fokus perbaikan laporan. Jadi kita di sini sama-sama bekerja,” ungkapnya.

Jika staf dari setiap SKPD yang menaungi akutansi beserta dokumennya ada di tempat, tambah Eko, pihaknya meyakini dalam jangka waktu yang ditargetkan dua minggu itu, akan mampu menyelasaikan laporan keuangan tersebut. (mhb/bpos)

Respon Anda?

komentar