Penyerapan Anggaran Dorong Pertumbuhan Ekonomi Kepri

750
Pesona Indonesia
Seminar kebijakan fiskal dan perkembangan ekonomi terkini Provinsi Kepri di Hotel Aston, Tanjungpinang, Selasa (12/4). foto:jailani/batampos
Seminar kebijakan fiskal dan perkembangan ekonomi terkini Provinsi Kepri di Hotel Aston, Tanjungpinang, Selasa (12/4). foto:jailani/batampos

batampos.co.id – Kemampuan keuangan Provinsi Kepri dalam dua tahun belakangan ini tergerus oleh defisit anggaran dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Lewat seminar kebijakan fiskal dan perkembangan ekonomi terkini Provinsi Kepri di Hotel Aston, Tanjungpinang, Selasa (12/4) disimpulkan pertumbuhan ekonomi Kepri tergantung pada konektivitas.

“Porsi Dana Bagi Hasil (DBH) dalam dana transfer dalam dua tahun belakangan ini terus tergerus. Ini yang mempengaruhi perekonomian di Provinsi Kepri,” ungkap Didyk Choiroel dalam seminar yang dibuka oleh Kepala Biro Adminitrasi Ekonomi Provinsi Kepri, Chris Setyarso Triwinasis tersebut.

Menurut Didyk, tergerusnya dana transfer daerah, membuat menurunnya belanja pemerintah yang berimbas pada aktivitas perekonomian di Provinsi Kepri. Masih kata Didyk, dampak defisit APBN yang berimbas ke daerah juga mempengaruhi lapangan pekerjaan yang ada di Provinsi Kepri.

“Hipotesis penyebabnya adalah ketergantungan Provinsi Kepri akan pasokan bahan makanan dan bahan baku konstruksi dari luar wilayah. Sehingga penyerapan tenaga kerja mengalir ke wilayah lain,” papar Didyk.

Lebih lanjut katanya, menyonsong era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), tentunya kompetisi akan semakin sengit. Provinsi Kepri harus siap untuk meningatan daya saingnya. Salah satu caranya adalah dengan peningkatan kualitas infrastruktur, alokasi dan realisasi harus ditingkatkan.

Masih kata Didyk, Provinsi Kepri jika menggunakan analisis Strengths, Weakness, Opportunities, Threats (SWOT) tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan. Kekuatan Provinsi Kepri terletak pada kawasan FTZ (Batam, Bintan, Karimun), sumber daya alam (migas, perikanan dan solar energy.

Sedangkan peluang potensial yang dimiliki Provinsi Kepri adalah, Kepri terletak di jalur perdagangan internasional. Upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam rencana interkoneksi listrik 35.000 mega watt. Adapun yang menjadi hambatan bagi Provinsi Kepri adalah interkoneksi wilayah, sektor transportasi laut dan industri transportasi laut belum kuat. Selain itu adalah belum kuatnya industri bahan kebutuhan dasar, dan terbatasnya wilayah darat.

“Yang menjadi ancaman adalah persaingan dari negara-negara Asean. Pintu masuk barang-barang import konsumtif, dan ketidakstabilan perekonomian global,” jelas Didyk.

Ditambahkannya, terkait persoalan ini, Pemda perlu mengatisipasi ketidakstabilan perekonomian global. Selain itu, sebisa mungkin membangun sentra-sentra agrikultur dan industri bahan baku konstruksi. Sehingga ketergantungan dengan luar menjadi berkurang.

“Pemerintah juga perlu menerapkan pola penyerapan anggaran yang ideal atau minimal mempercapat penyerapan anggaran. Sehingga manfaatnya bisa dirasakan masyarakat,” tutup Didyk.

Dalam seminar tersebut, juga diisi oleh pemateri dari Badan Kebijakan Fiskal, Peneliti Utama, Noeroso L. Wahyudi yang menyampaikan pembahasan terkait kebijakan fiskal dan perkembangan ekonomia Indonesia terkini. Ada juga Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Wilayah Kepri, Gusti Raizal Eka Putra yang mengupas potensi khusus daerah sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru.(jpg/bpos)

Respon Anda?

komentar