Wajib Pajak Bandel Disanksi, Asal Kooperatif Diberi Insentif

1881
Pesona Indonesia
Anggota Komisi XI DPR Maruarar Sirait. Foto: dokumen JPNN.Com
Anggota Komisi XI DPR Maruarar Sirait.
Foto: dokumen JPNN.Com

batampos.co.id – Anggota Komisi XI DPR Maruarar Sirait menyatakan, Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak atau tax amnesty  jangan semata-mata mengejar pemasukan bagi keuangan negara  tanpa mengedepankan aspek keadilan. Menurutnya, UU yang nantinya hanya berlaku sekali itu juga harus memuat aspek keadilan dan insentif bagi wajib pajak yang kooperatif.

Maruarar menyampaikan hal itu saat menjadi pembicara pada diskusi bertema “Repatriasi Nasional Versus Keadilan Publik” yang digelar  Forum Dialog Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) di Jakarta, Rabu (13/4). Menurutnya, salah satu tujuan tax amnesty adalah menarik dana milik orang Indoensia yang diparkir di luar negeri.

“Jadi dana yang diparkir di luar negeri bisa masuk ke delam negeri dan digunakan untuk investasi. Sehingga bisa menggerakkan iklim usaha di dalam negeri,” katanya.

Namun, dalam diskusi yang juga dihadiri Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi, Ketua Umum HIPMI Bahlil Lahadalia dan  politikus Golkar yang getol menyuarakan pentingnya UU Tax Amnesty, M Misbakhun itu Maruarar juga menyarakan pentingnya aspek keadilan. Yakni bukan sekadar sanksi berat kepada wajib pajak yang membandel, tetapi juga insentif bagi yang mau kooperatif.

Ia mencontohkan, wajib pajak bisa saja mendapat insentif berupa diskon dalam pajak penghasilan (PPh). “Sehingga ada keadilan,” katanya.

Selain itu Ara -sapaan Maruarar- juga mengatakan, karena UU Tax Amensty hanya akan sekali diberlakukan maka ketentuan yang termuat di dalamnya pun harus  dibahas secara matang. Sebab, pengulangan pemberlakuan tax amnesty hanya akan membuat wajib pajak yang bandel mengulangi kesalahan. “Kita tidak bisa memberikan kesempatan berkali-kali,” tegasnya.

Karenanya ketika UU Tax Amnesty diberlakukan dan ternyata masih ada wajib pajak membandel, maka harus ada sanksi berat. Menurutnya, hal itu demi asas keadilan. “Kita berbicara keadilan publik,” katanya.(jpnn)

Respon Anda?

komentar