80 Persen Hutan Lindung, Gunung Selayar Terancam Tambang Granit

655
Pesona Indonesia
Pulau Selayar dengan latar gunung Daik. foto:asahjayaphoto.wordpress.com
Pulau Selayar dengan latar gunung Daik. foto:asahjayaphoto.wordpress.com

batampos.co.id – Baris puisi Gunung Selayar yang tercabik-cabik pernah Alias Wello lantunkan saat debat kandidat menuju kursi Lingga 1 beberapa waktu lalu, sepertinya dalam waktu dekat, akan segera terjadi. Pasalnya lokasi Gunung Selayar di kecamatan yang baru dimekarkan 2013 lalu telah dibebaskan oleh PT Mitra Persada Resources (MPR) untuk dibuka aktifitas pertambangan granit.

Sementara dimasa jabatannya, Awe secara tegas menolak segala aktifitas jual beli lahan. Ia bersikeras mempertahankan hak-hak masyarakat. Menjaga lingkungan hidup. Memulai inovasi pertanian sebagai solusi mendongkrak perekonomian masyarakat dari pinggiran. Namun pada kenyataannya, sejumlah oknum tetap saja melakukan aktifitas sesat tersebut. Gunung Selayar, yang notabennya hutan lindung di jual oleh RT dan RW setempat kepada PT MPR tanpa diketahui pemerintah desa.

Informasi yang dihimpun Batam Pos (grup batampos.co.id), lebih kurang 120 hektare lahan kini telah dibebaskan kepada PT MPR. Hutan dan gunung penyangga sebagai resapan air kebutuhan warga tersebut telah dipatok dan dipasangi papan plang informasi sudah menjadi hak milik perusahaan tambang.

Kades Selayar, Naharudin yang dihubungi Batam Pos membenarkan persoalan di jualnya Gunung Selayar kepada PT MPR. Kata Naharudin, 80 persen lahan tersebut adalah hutan lindung. Sementara 20 persen lahan yang dijual memang perkebunan masyarakat. Sebagai pemerintah desa, ia mengaku tidak tahu menahu dan tidak pernah menandatangani jual beli Gunung Selayar yang masuk wilayahnya.

“Lahan di Gunung itu telah dijual. Saya sudah tahu itu dari informasi masyarakat. Saya juga tidak pernah menandatangai. Karena tidak mungkin menjual lahan hutan,” tutur Naharudin, Rabu (13/4).

Sebagai pemerintah desa, ia menyayangkang peristiwa ini. Sebab, jual beli diketahui oleh ketua RT dan RW setempat. Tanpa tandatangan kepala desa.

Disampaikannya lagi, beberapa waktu lalu perusahaan yang berniat berinvestasi tambang granit di desanya tersebut pernah ia pertanyakan kepada Awe, Bupati Lingga. Ia juga berkonsultasi dengan Polres Lingga terkait hal ini. “Saya sudah pernah sampaikan kepada pak Bupati. Katanya jangan, kalau tidak mau berurusan dengan hukum. Makanya saya tidak menandatangani. Saya tidak berani,” tambahnya.

Keabsahan jual beli lahan tanpa diketahi pemerintah desa juga dipertanyakan Naharudin. Pembebasan lahan hutan, mengatasnamakan 66 kepala keluarga (KK) di dusun tersebut, kata Naharudin perlu segera ditanggapi Bupati Lingga. Sebagai pemimpin desa, program gerakan menanam yang diluncurkan Bupati pada 1 April lalu sangat ia dukung. Namun, inoris di desanya Gunung Selayar yang menjadi hutan penyangga ditenggarai oleh sejumlah oknum malah diperjual belikan. Padahal, sejak tahun 2005 lalu, berbagai aktifitas tambang pernah dilakukan namun tidak memberikan manfaat banyak untuk masyarakat desa. Bahkan jalan tembus pun tidak mampu dibangun perusahan dengan layak hingga saat ini.

Selain itu lagi, sambung Naharudin nama-nama pemilik lahat diatas hutan lindung Gunung Selayar beragam. Bukan hanya warga desanya, namun sejumlah pejabat maupun oknum pemerintah lainnya. “Saya minta dengan sangat, Pak Awe menindaklanjuti penjualan lahan ini. Sebelum semua terlanjur beraktifitas,” tutupnya. (mhb/bpos)

Respon Anda?

komentar