DPRD Batam Ingin Agar Pimpinan BP Batam Sudi Datang bila Diundang DPRD

1093
Pesona Indonesia
Wakil Ketua DPRD Batam Iman Sutiawan memberikan sambutana saat pertemuan DPRD Kota Batam dengan Kepala BP Batam Hatanto bersama Wakil Ketua dan sejumlah Deputi BP Batam di Gedung DPRD Batam, Selasa (12/4). F. Cecep Mulyana/Batam Pos
Suasana dialog pimpinan DPRD Batam dengan Pimpinan BP Batam. di Gedung DPRD Batam, Selasa (12/4). F. Cecep Mulyana/Batam Pos

batampos.co.id – Pimpinan Badan Pengusahaan (BP) Batam bertandang ke DPRD Batam. Kesempatan ini digunakan DPRD untuk curhat.

“Saat diundang, yang datang perwakilannya, bukan pengambil keputusan,” kata ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto saat menerima kunjungan pimpinan BP Batam, Selasa (12/4).

Dengan struktur baru, Nuryanto berharap pimpinan ataupun pengambil kebijakan di BP Batam bisa menghadiri setiap undangan rapat dengar pendapat (RDP).

“Membantu kepentingan masyarakat dan pemerintah, kami (DPRD) hanya menjembatani saja,” ungkap Nuryanto.

Nuryanto berharap, keberadannya mampu menjawab harapan dan persoalan yang terjadi di masyarakat.

“Pemko dan BP Batam bisa bersinergi. Kalau itu terjadi, kecil kemungkinan masyarakat ada masalah,” katanya.

Wakil Ketua II DPRD Kota Batam, Iman Sutiawan menyebutkan, 65 persen persoalan masyarakat yang diadukan ke DPRD berkaitan dengan BP Batam.

RDP menyangkut rumah liar (Ruli) serta persoalan lahan sering molor, karena BP Batam tak mau hadir, menjelaskan duduk permsalahannya.

“Kami (DPRD) hanya mendapat permasalahannya saja. Kami hanya jadi wasit, tak tahu kebijakan yang akan diambil, sering rancu,” ungkap Iman.

Dalam pertemuan itu, Nuryanto curhat kepada pimpinan baru BP Batam, tak dimasukannya DPRD Kota Batam dalam struktur Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (DK) Batam. Malah Pemprov Kepri dan DPRD Kepri yang dimasukan dalam keanggotaan DK.

Padahal keberadaannya menyangkut dan membahas persoalan Kota Batam. Bila Pemko Batam masuk struktur, idealnya DPRD juga demikian. Karena Pemerintahan tak bisa lepas dari peran eksekutif dan legislatif.

“DPRD tak pernah mengetahui, dan diajak bicara,” kata politisi PDI Perjuangan itu. Meskipun tak dimasukkan dalam keanggotaan DK, Nuryanto menghormati dan mengikuti setiap perkembangan yang terjadi.

Sementara itu, Hartanto Reksodiputro menyampaikan, DPRD Kota Batam bukan mitra BP Batam. Karena mitra kerjanya hanya Komisi VI DPR RI.

“Tak apa bukan mitra, kita menganggap DPRD mewakili aspirasi masyarakat,” kata Hatanto.

BP Batam, sambung Hatanto ingin membuka diri, siap menerima setiapĀ  masukan. “Orang baru kulonuwun (permisi), datang tampak muka,” katanya lagi.(hgt/ray/jpnn)

Respon Anda?

komentar