Riau-Kepri Rawan Korupsi, KPK Buka Kantor di Pekanbaru

946
Pesona Indonesia
Kantor KPK. Foto: istimewa
Kantor KPK. Foto: istimewa

batampos.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini tak lagi fokus hanya mengincar pejabat pusat yang korupsi, tapi juga penyelenggara pemerintah di daerah.

Buktinya, lembaga antirasuah itu kini membuka pos di beberapa daerah untuk melakukan pencegahan korupsi. Jika dicegah tetap tidak bisa, maka penindakanpun akan dilakukan.

Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan mengatakan, saat ini ada beberapa provinsi yang menjadi konsentrasi pencegahan korupsi lembaganya. Provinsi itu antara lain Riau-Kepri, Sumatera Utara, Banten, Aceh, Papua, dan Papua Barat.

“Saat ini sudah jalan semuanya. Untuk di Banten dan Riau sudah disediakan kantornya,” ujar Pahala. Kantor di Pekanbaru akan memantau wilayah Provinsi Riau dan Kepri.

Menurut dia, kantor itu nantinya tak hanya diisi KPK. Namun beberapa lembaga juga akan dilibatkan. Misalnya LKPP, BPKP, Ombudsman, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan. ”Kami membentuk semacam tim asistensi pemerintah daerah,” terangnya.

Salah satu asistensi yang dilakukan ialah pengawalan penerapan sistem elektronik. Mereka akan ”memaksa” sejumlah kabupaten dan kota di enam provinsi itu untuk menerapkan ebudgeting, eprocurment dan Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSP) dan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).

Pahala mengatakan selama ini KPK telah menyalin berbagai sistem elektronik yang diterapkan di Pemkot Surabaya, Pemkab Banyuwangi dan Pemkot Bogor. Sistem elektronik ketiga daerah itu akan ditawarkan ke kota dan kabupaten enam provinsi yang tengah diasistensi KPK.

”Upaya itu bagian dari pencegahan kami. Kalau sistem pencegahannya tetap tidak dijalankan ya kita lakukan penindakan,” ancam Pahala. Sejauh ini respon beberapa provinsi sangat positif. Salah satunya Riau dan Banten.

Kabag Pemberitaan KPK Priharsa Nugraha menambahkan, program pencegahan itu telah jalan. Hari ini (14/4), rencananya program itu dilaunching di Sumut. Sumut termasuk provinsi yang dipelototi KPK karena daerah ini termasuk rawan korupsi.

Dalam catatan KPK, sejak 2007 telah ada 26 kasus korupsi yang terjadi di Sumut. ”Pelakunya mulai walikota, bupati, anggota DPRD tingkat 1 dan 2 dan Gubernur,” terang Priharsa. Sebanyak 21 kasus korupsi di Sumut merupakan penyuapan. (jpgrup)

Respon Anda?

komentar