Kanwil DJBC Khusus Kepri Hibahkan 817 Karung Beras dan 238 Karung Gula Kepada Pemkab Lingga

574
Pesona Indonesia
Pemkab Lingga menandatangani berkas acara penghibahan 817 Karung Beras (20.425 Kg) dan 238 Karung Gula (11.900 Kg) dari Kanwil DJBC Khusus Kepri kepada Pemerintah Kabupaten Lingga. Foto: Eggi/ batampos.co.id
Pemkab Lingga menandatangani berkas acara penghibahan 817 Karung Beras (20.425 Kg) dan 238 Karung Gula (11.900 Kg) dari Kanwil DJBC Khusus Kepri kepada Pemerintah Kabupaten Lingga. Foto: Eggi/ batampos.co.id

batampos.co.id – Kanwil DJBC Khusus Kepri melakukan Hibah barang milik negara eks Kepabeanan dan cukai berupa 817 Karung Beras (20.425 Kg) dan 238 Karung Gula (11.900 Kg) kepada Pemerintah Kabupaten Lingga.

Dalam acara hibah ini turut hadir perwakilan dari Kapolda Kepri beserta jajarannya, Kejaksaan, dan perwakilan dari Pemerintah Kabupaten Lingga.

Adapun beras dan gula yang dihibahkan kepada Pemkab Lingga tersebut dari hasil tangkapan Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai Tipe B Kota Batam mulai dari bulan Agustus 2015 hingga Oktober 2015 dari 14 kapal.

Sebelumnya Pemkab Lingga mengajukan permohonan pengalokasian Barang Milik Negara dengan surat No. 510/DPPK-DAG/021 Tanggal 05 Februari 2016 kepada Kepala Kanwil DJBC Khusus Kepri.

Kemudian disusul dengan surat pernyataan kesediaan menerimah Hibah nomor : 200DPPK-DAG/2016 Tanggal 08 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Sekda Kabupaten Lingga.

“Dari surat pengajuan permohonan dan kesediaan menerima hibah. Lalu kita hibahkan beras sampai ke masyarakat Lingga. Nantinya kita juga akan hibahkan ke Karimun dan yayasan panti sosial,” ungkap Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Kota Batam, Noegroho, Kamis (14/4).

Adapun tujuan dari hibah beras dan gula ini menurut Noegroho dilakukan dengan latar belakang tingkat ekonomi sebagian masyarakat Kabupaten Lingga kurang mampu, sementara harga beras dan gula di pasaran Kabupaten Lingga semakin mahal.

“Seperti yang kita ketahui sebelumnya, harga pasaran beras di sana mencapai 17 ribu per kilo gramnya. Sedangkan tingkat ekonomi sebagian masyarakat masih kurang mampu,” tambahnya.

Selain tingkat ekonomi sebagian masyarakat Kabupaten Lingga yang kurang mampu, penghibahan ini juga mengacu pada pasal 18 Peraturan Mentri Keuangan Nomor 62/PMK.04/2011 Jo pasal 11 peraturan Menteri Keuangan Nomor 240/PMK.06/2012.

“Dari peraturan menteri itu, disebutkan bahwa salah satu peruntukan barang milik negara adalah dihibahkan untuk penyelenggaraan pemerintahan negara/daerah, kepentingan sosial, keagamaan, atau kemanusiaan” pungkas Noegroho. (eggi)

Respon Anda?

komentar