Triwulan I, Rp 2,8 Triliun APBN Berputar di Kepri

775
Pesona Indonesia
 Kepala Kanwil Dirjen Perbendaharaan Negara Kepri, Didyk Choiroel. foto:jailani/batampos
Kepala Kanwil Dirjen Perbendaharaan Negara Kepri, Didyk Choiroel. foto:jailani/batampos

batampos.co.id – Pada triwulan pertama Tahun Anggaran (TA) 2016 ini, sebesar Rp 2,8 triliun Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sudah berputar di tujuh Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Kepri. Perputaran anggaran tersebut diyakini bisa meningkatkan aktivitas masyarakat Kepri.

“Jika kita bandingkan progresnya dengan tahun lalu, tahun ini capaian pada triwulan pertama penyerapannya lebih menjanjikan dari tahun lalu,” ujar Kepala Kanwil Dirjen Perbendaharaan Negara Kepri, Didyk Choiroel kepada wartawan, kemarin.

Menurut Didyk, penyerapan APBN pada triwulan pertama ini sudah mendekati target nasional yakni 15 persen. Bahkan penyerapan tahun ini lebih tinggi dari dua tahun sebelumnya (2014, 8,7 persen, 2015, 6,56 persen). Sedangkan pada tahun ini progresnya sudah 12,39 persen.

Dijelaskannya, penyerapan tertinggi ada pada belanja pegawai, belanja bantuan sosial yang diperuntukan bagi siswa miskin. Menurut Didyk, dari Rp 7,8 triliun dana transfer daerah. Realiasinya pada triwulan pertama ini adalah Rp 2,8 triliun. Dari jumlah tersebut penyerapannyanya adalah 35,89 persen.

“Secara komulatif kontrak, ada 511 kontrak dengan nilai Rp 1.04 triliun. Sedangkan realiasi kontraknya adalah 371 dengan nilai Rp 183 miliar atau sekitar 17,56 persen,” jelas Didyk.

Didyk Khoiroel juga mengatakan berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 137 Tahun 2015, alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2016 di Provinsi Kepri mencapai pada angka Rp 13,53 triliun.

“Alokasi itu terdiri dari alokasi belanja kementerian negara atau lembaga sebesar Rp 5,68 triliun atau sekitar 42 persen. Selebihnya adalah belanja transfer ke daerag dan dana desa sebesar Rp 7,85 triliun atau sekitar 58 persen,” ungkap Didyk.

Disebutkannya, dari jumlah tersebut sebesar Rp 1,79 triliun diperuntukan bagi belanja modal. Sekitar 74,30 persen atau sebesar Rp 1,33 triliun digunakan untuk pelaksanaan pembangunan proyek-proyek strategis di Provinsi Kepri. Baik itu untuk pembangunan gedung, jalan, jembatan, pelabuhan laut, bandar udara, sumberdaya air dan jaringan.

“Dari Rp 1,79 triliun, sebesar Rp 661,25 miliar atau sebesar 49,68 persen diperuntukan pembangunan proyek-proyek strategis yang ada di Kota Batam,” jelas Didyk.

Lebih lanjut katanya, percepatan pelaksanaan proyek strategis di Provinsi Kepri sesuai dengan yang diamanatkan dalan Intruksi Presiden Nomir 1 Tahun 2016, sudah berjalan dengan baik. Pasalnya jumlah proyek strategis yang sudah diteken kontrak sampai 18 Februari lalu sebanyak 55 kontrak kegiatan strategis, dengan nilai Rp 590,34 miliar atau sekitar 44,36 persen.

Dikatakannya juga, sebelum bergulirnya APBD Kepri, Dana Bagi Hasil (DBH) yang bersumber dari APBN sebesar Rp 2,2 triliun sudah masuk ke kas daerah. Inilah anggaran yang dipergunakan Provinsi dan Kabupaten/ Kota sebelum bergulirnya APBD Kepri dan Kabupaten/Kota.

Masih kata Didyk, Meskipun Kepri defisit anggaran, tetapi sedikit diuntungkan dengan meningkatnya Dana Alokasi Khusus (DAK) yang nilainya mencapai Rp 1,6 triliun atau sebesar 50,02 persen dari penerimaan tahun lalu sebesar Rp 1,075 triliun. Peningkatan ini disebabkan pengalihan sebagian dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan ke dalam dana transfer ke daerah, yakni DAK.(jpg/bpos)

Respon Anda?

komentar