Warga Jambi Klaim Pulau Berhala, Ajukan Gugatan ke PN Jakarta Pusat

1032
Pesona Indonesia
Pulau Berhala, Lingga. foto:wihaya satria/ batampos
Pulau Berhala, Lingga. foto:wihaya satria/ batampos

batampos.co.id – Pengacara Pemkab Lingga, Sam Daeng Rani, mengaku tidak menanggapi serius terkait gugatan salah seorang warga Jambi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap kepemilikan Pulau Berhala. Sam Daeng Rani juga mengklaim gugutan tersebut tidak memiliki legal standing yang jelas dan benar.

Lebih lanjut Sam Daeng Rani mengatakan, dari sisi hak keperdataan semestinya yang melakukan gugatan bukan perseorangan melainkan pemerintah setempat karena pulau tersebut bukanlah milik perseorangan atau persero. Dalam perkara ini, aku Sam, objek yang menjadi perkara semestinya berbentuk kepemerintahan.

Warga Jambi mengajukan gugatan tersebut berdasar tiga poin materi gugatan yang dilayangkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yakni pulau berhala miik penggugat dengan alasan sejarah yang ada, sehingga mereka meminta pulau tersebut masuk kedalam wilayah mereka. Untuk materi gugutan ini, Sam membantah kalau pulau tersebut tentunya tidak dalam penguasaan perseorangan sehingga yang berhak menggugat adalah pemerintah setempat.

Sedangkan materi gugatan ke dua, penggugat meminta Kementerian Dalam Negeri agar menetapkan satu peraturan tentang batasan wilayah yang menyatakan Pulau Berhala masuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Tanjungjabung Timur seperti peraturan Mendagri no 44 tahun 2011 lalu. Tuntutan ini menurut Sam Daeng juga telah batal demi hukum sesuai dengan keputusan Mahkamah Agung yang memutuskan Pulau Berhala masuk dalam wilayah Provinsi Kepri.

Sam juga menambahkan, tuntutan penggugat pada poin ke tiga sangat tidak mungkin, yakni meminta Menteri Dalam Negeri bersama DPR RI untuk merumuskan Rancangan Undang Undang (RUU) baru dan merubah Undang Undang tentang wilayah Kabupaten Tanjungjabung Timur dengan tujuan Pulau Berhala masuk dalam wilayah mereka.

“Walau demikian, kami tetap mengikuti proses tersebut, cuma tidak ada persiapan khusu untuk menghadapinya,” ujar Sam Daeng Rani ketika ditemui di Dabo Singkep, Rabu (13/4) pagi.

Sam juga berencana akan duduk bersama dengan tim hukum Pemkab Lingga sekaligus bertujuan untuk menemukan fakta yang mungkin ada selain fakta yang telah mereka miliki dan mereka gunakan saat persidangan di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi beberapa tahun lalu.

Mengenai gugatan ini, Sam mengatakan, siapa saja boleh dan berhak mengajukan gugatan jika mereka memiliki dasar hukum yang jelas dan benar. Saat ini penggugat melayangkan gugatan terkait perbuatan melawan hukum sehingga mereka mengajukan hal tersebut ke Pengadilan Jakarta Pusat.

Terhadap gugatan ini, Sam mengaku ada pertanyaan besar yang timbul dalam benaknya. Pasalnya, Gubernur Jambi Zumi Zola mengadang-gadangkan akan merebut Pulau Berhala kembali. Namun saat ini gugatan timbul bukan dari pihak pemerintahan melainkan dari perseorangan.

Karenanya, Sam menduga ada indikasi gugatan ini untuk mencari celah hukum bagi Pemerintah Provinsi Jambi untuk melayangkan gugatan lain setelah proses gugatan kali ini selesai,” tapi kami tidak berandai-andai, gugatan sat ini saja yang kami hadapi terlebih dahulu. (wsa/bpos)

Respon Anda?

komentar