Maksimal Lima Calon di Setiap Desa, Bakal Calon Kades di Bintan Dipangkas

1059
Pesona Indonesia
Pilkades serentak.
Pilkades serentak.

batampos.co.id – Panitia Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Bintan mendapat kerja baru. Pasalnya, sesuai peraturan daerah yang sudah ditetapkan, masing-masing desa hanya boleh memiliki paling banyak lima calon kepala desa. Namun, di desa Numbing, Bintan Buyu, Sebong Pereh, dan Pengujan, jumlah yang mendaftar sebagai bakal calon kepala desa lebih dari batas maksimal yang ditetapkan.

“Di empat desa itu ada yang tujuh atau delapan bakal calon kepala desanya,” kata Kepala Bagian Pemerintahan, Saiful Ikhwan melalui Kasubag Pemerintahan Kecamatan, Kelurahan, dan Desa, Herika Silvia, Kamis (14/4).

Karena itu, seluruh bakal calon kepala desa di empat desa ini, kata Herika, mesti mengikuti seleksi tambahan Senin (18/4) mendatang di Kantor Bupati Bintan sebelum nantinya terpilih lima calon di masing-masing desa yang bakal ditetapkan 21 April nanti.

Para bakal calon kepala desa dari Numbing, Bintan Buyu, Sebong Pereh, dan Pengujan, mesti menjawab 50 soal yang meliputi tentang pemerintahan desa. Dari tes itu, pihaknya akan langsung mengumumkan skor yang diperoleh untuk menyatakan calon-calon yang dinyatakan layak maju dan gugur dalam seleksi tersebut.

Herika menambahkan, untuk soal-soal yang bakal diujikan pihaknya sudah menggandeng Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Politik (Stisipol) Raja Haji Tanjungpinang dalam merangkum 50 pertanyaan untuk dijawab para calon kades yang mengikuti tes tertulis nanti.

Selain seleksi tertulis yang bakal diujikan kepada calon di empat desa tersebut, sebelum mendaftarkan diri para calon kepala desa juga sudah melampirkan berbagai persyaratan. Satu di antaranya adalah surat keterangan bebas dari penyalahgunaan narkoba.

Bila tidak ada halangan, Pilkades serentak di 22 desa di Kabupaten Bintan tahun ini bakal diselenggarakan 28 April mendatang.

Sebelumnya, Bupati Bintan Apri Sujadi mengatakan, segala persiapan jelang pelaksanaan Pilkades di 22 desa sudah disiapkan sejak tahun lalu. Termasuk pula anggaran sebesar Rp 500 juta, sebagaimana yang diajukan dan sudah disepakati jajaran anggota legislatif.

Segala rentang kendala yang mungkin saja bisa menunda, di mata Apri, sebaiknya disikapi secara bijak. Mana-mana birokrasi administratif yang bisa dipangkas, lebih baik dipangkas saja. “Yang secara teknis bisa dipangkas, ya dilewati saja,” ujarnya. (muf/bpos)

Respon Anda?

komentar