Buat SOTK Baru, Pemkab Karimun Tunggu PP

921
Pesona Indonesia
 Sekretaris Daerah Kabupaten Karimun, TS Arif Fadillah. foto:dok
Sekretaris Daerah Kabupaten Karimun, TS Arif Fadillah. foto:dok

batampos.co.id – Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, beberapa dinas kabupaten akan dihapus dan dialihkan ke provinsi. Termasuk juga SLTA sederajat yang pengelolannya mulai tahun ini sudah dikelola oleh provinsi.

”Kita sudah membuat dokumen inventarisasi. Dan, memang disebabkan undang-undang tersebut, pemerintah daerah harus membuat struktur organisasi dan tatalaksana kerja (SOTK) yang baru sebagai bentuk menjalankan undang-undang. Hanya saja, untuk menyusun SOTK baru tersebut diperluka peraturan pemerintah (PP) sebagai salah satu dasarnya sebelum dikirimkan ke legislatif,” ujar Sekretaris Daerah Kabupaten Karimun, TS Arif Fadillah, Kamis (14/4).

Memang, kata Arif, ada beberapa kemungkinan dinas-dinas yang nanti sudah tidak lagi ada di Kabupaten Karimun, seperti Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben). Karena kewenangan sudah berada di provinsi, maka pegawainya jika yang tetap berada di kabupaten, maka bisa disatukan ke badan perizinan. Bahkan, tidak menutup kemungkinan juga akan dijadikan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) baru dengan skala lebih kecil. Misalnya, bagian pertambangan.

”Saat ini, pihaknya sedang melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kepri. Khususnya, terkait pengalihan pegawai kabupaten menjadi pegawai provinsi. Apalagi, termasuk tenaga pendidik yang ada di SLTA sederajat sudah dikelola di bawah Pemerintah Provinsi Kepri terhitung mulai 1 Oktober 2016. Untuk itu, kita berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kepri. Karena, tidak semua tenaga pendidik itu berstatus ASN,” papar Sekda.

Dilanjutkan Sekda, saat ini belum ada jawaban terkait tenaga pendidik di SLTA sederajat yang saat ini statusnya tenaga honorer daerah. Memang perlu dijelaskan, sebab akan berkaitan dengan masalah biaya pembayaran gajinya. Apakah, akan ditanggung oleh pemerintah provinsi, sehingga menjadi
honorer provinsi. Atau, tetap bertugas di SLTA menjadi tenaga pendidik, namun gajinya tetap dibayar oleh pemerintah kabupaten. (san/bpos)

Respon Anda?

komentar