Investor akan Bangun Gelper di Tanjung Uban, Warga Ancam Berbuat Anarkis

604
Pesona Indonesia
Kepala BPMPD Bintan, Mardiah dan Kepala Dinsos Bintan, Ismail (baju batik hitam) sedang memaparkan rencana pembangunan gelper di Kawasan Kecamatan Bintan Utara di Aula Kantor Lurah Tanjunguban Kota, Kamis (14/2). foto:harry/batampos
Kepala BPMPD Bintan, Mardiah dan Kepala Dinsos Bintan, Ismail (baju batik hitam) sedang memaparkan rencana pembangunan gelper di Kawasan Kecamatan Bintan Utara di Aula Kantor Lurah Tanjunguban Kota, Kamis (14/2). foto:harry/batampos

batampos.co.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bintan akan membangun lokasi gelanggang permainan (gelper) bertaraf internasional di Kawasan Bagian Utara Bintan 2016 ini. Namun pembangunan lokasi gelper yang direncanakan Juni mendatang ini tidak dilaksanakan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Bintan melainkan dari beberapa investor yang berasal dari Provinsi Kepri dan juga Singapura. Bahkan investor tersebut berani menanamkan modalnya hingga miliaran rupiah, jika seluruh warga di wilayah Tanjunguban, Kecamatan Bintan Utara, menyetujuinya.

“Pemerintah sekarang memang tak becus. Sudah jelas keberadaan gelper atau perjudian dilarang agama dan hukum. Tapi mau bangun pula lokasi gelper di wilayah ini. Kita tidak akan pernah setuju dengan rencana gila ini,” ujar Aan, salah satu warga yang mengikuti sosialisasi rencana pembangunan lokasi gelper yang ditaja Dinas Sosial (Dinsos) Bintan dan Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah (BPMPD) Bintan di Aula Kantor Lurah Tanjunguban Kota, Kamis (14/4).

Dikatakannya, seluruh warga di Tanjunguban maupun se Kecamatan Bintan Utara telah sepakat tidak akan menyetujui adanya pembangunan lokasi gelper di wilayah ini. Bahkan warga akan mengancam melakukan tindakan anarkis jika Pemkab Bintan tetap melaksanakan pembangunan lokasi gelper tersebut.

Menurutnya, dengan adanya rencana pembangunan lokasi gelper ini lebih banyak mudaratnya dibandingkan faedahnya. Kemudian juga telah jelas adanya aturan hukum terkait larangan aktivitas perjudian, bahkan Kapolri dan Kapolda Kepri sedang gencar memberantas perjudian di seluruh kawasan di provinsi ini.

“Tapi yang terjadi sebaliknya. Bukannya pemerintah dukung Polri untuk berantas perjudian melainkan mendukung para mafia. Kita berharap Pak Kapolda Kepri dan Pak Kapolri bisa mengusut permasalahan ini,” pintanya.

Kepala Dinsos Bintan, Ismail mengaku Pemkab Bintan memang telah menyetujui pembangunan lokasi gelper di Kecamatan Bintan Utara. Namun sebagai pihak yang berwenang diantaranya Dinas Sosial (Dinsos) dan Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah (BPMPD) ingin mengetahui terlebih dahulu pendapat warga terkait rencana pembangunan arena gelper tersebut.

“Maka dari itulah dua instansi ini menggelar acara sosialisasi terkait rencana pembangunan lokasi gelper. Jika masyarakat tidak setuju, kenyataan ini akan kita laporkan kepada Pak Bupati. Agar bisa dibahas lebih lanjut terkait dampak yang akan ditimbulkan,” katanya.

Diceritakannya, awal Januari 2016 lalu beberapa investor mendatangi Kantor Pemkab Bintan untuk mengembangkan usaha gelper. Para investor tersebut berani menanamkan modalnya hingga miliaran rupiah, jika pemerintah menyetujuinya. Bahkan investor juga menjanjikan dengan adanya pembangunan lokasi gelper akan menyerap tenaga kerja tempatan ribuan orang.

Memang saat itu, lanjutnya, Pemkab Bintan setuju dengan tawaran yang diberikan para investor. Bahkan persetujuan itu diminta ditindaklanjuti melalui instansi terkait yang berwenang dalam perizinan pembangunan dan investor yaitu BPMPD. Namun jika ini terealisasi dapat dipastikan akan menimbulkan polemik di masyarakat, sehingga BPMPD menggandeng Dinsos untuk mensosialisasikan terlebih dahulu. Hal ini dilakukan demi memperoleh dukungan dari masyarakat dan sebagai langkah meminimalisir terjadinya kejadian yang tak diinginkan.

“Tapi yang terjadi saat kita sosialisasi tadi, bukannya dukungan yang kita dapati melainkan penolakan. Bahkan masyarakat akan mengancam bertindak anarkis jika pembangunan lokasi gelper tetap dilaksanakan,” sebutnya.

Sementara, Kepala BPMPD Bintan, Mardiah mengaku sebenarnya ia tidak menyetujui dengan kemauan investor yang ingin berinvestasi di sektor gelper. Namun dirinya tak dapat menolak begitu saja tanpa ada alasan mendasar.

“Digelarlnya sosialisasi ini agar para investor mengetahui kenyataan yang terjadi di lapangan,” ungkapnya. (ary/bpos)

Respon Anda?

komentar