Wabup Bintan: Jangan Berani Selewengkan Dana Desa

1167
Pesona Indonesia
Wakil Bupati Bintan, Dalmasri Syam foto bersama rombongan DPJK Kemenkeu dan DPR RI usai sosialisasi kebijakan dana desa di Aula Kantor Bupati Bintan, Kamis (14/4). foto:harry/batampos
Wakil Bupati Bintan, Dalmasri Syam foto bersama rombongan DPJK Kemenkeu dan DPR RI usai sosialisasi kebijakan dana desa di Aula Kantor Bupati Bintan, Kamis (14/4). foto:harry/batampos

batampos.co.id – Direktorat Jenderal Pertimbangan Keuangan (DPJK) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI akan membuat suatu kebijakan untuk memperkuat pelaksanaan pada sektor pembangunan di seluruh daerah se Indonesia. Salah satunya kebijakan tentang penganggaran dana desa. Karena dengan pengalokasian anggaran yang memadai ke suatu daerah akan membuat daerah tersebut berkembang pesat.

“Omong kosong bangun Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tanpa didukung anggaran yang memadai,” ujar Direktur DPJK Kemenkeu RI, Dr Budiharso Teguh Widodo usai acara sosialisasi kebijakan dana desa yang ditaja Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dan Pemerintah Kabupaten Bintan di Aula Kantor Bupati Bintan, Kamis (14/4).

Untuk merealisasikan Nawacita ke 3 yaitu membangun negara Indonesia dari kawasan pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, lanjutnya, diperlukan dana yang memadai. Untuk memperoleh dana itulah harus melalui sebuah kebijakan yang tepat. Masalahnya dana itu diperlukan ataupun dibutuhkan untuk membangun 542 daerah dari 34 provinsi se Indonesia. Kemudian dibagikan lagi ke 508 kabupaten/kota serta 7454 desa, itupun belum masuk hitungan kelurahan yang ada di negara ini.

Namun DPJK Kemenkeu RI berani melalui kebijakan itu akan menyalurkan dana itu dengan mentransfernya ke rekening seluruh daerah baik tepat waktu maupun tepat dengan nominalnya. Bahkan tidak hanya itu saja, pihaknya juga akan memantau dan mengevaluasi seluruh daerah hingga desa yang mendapatkan dana itu. Hal ini dilakukan agar dana yang digunakan tepat sasaran dan juga tepat guna.

“Jadi dengan kebijakan dana desa inilah akan diperoleh nominal yang memadai untuk setiap desa. Bahkan penyaluran, pemantauan dan evaluasi akan kita lakuan. Semua ini demi merealisasikan Nawacita ke 3 tersebut,” katanya.

Anggota DPR RI, Nyat Kadir mengatakan dana desa yang akan ditransfer ke seluruh daerah, khususnya Kepri akan dilaksanakan dengan lancar. Namun nominal yang akan didapat setiap daerah tidak akan memadai tetapi sesuai standarisasi. Apalagi daerah Kepri ini memiliki luas wilayah lautan dibandingkan daratan, sehingga besaran dananya disesuaikan dengan kebutuhan bedasarkan letak geografisnya.

“Kita sudah perjuangkan pengalokasian dana untuk desa di Kepri kepada Pemerintah Pusat agar mendapatkan lebih besar. Namun karena hitung-hitungannya dari letak geografis Kepri lebih banyak wilayah lautan daripada daratan, makanya dapatnya sedikit. Tapi akan kita usahakan untuk mendapatkan kenaikan alokasi dana pada pembahasan APBN Perubahan pada 7 Mei 2016 mendatang,” kata pejabat legislatif daerah pemilihan (dapil) Kepri ini.

Sementara Wakil Bupati Bintan, Dalmasri Syam mengaku kalau desa yang berada di Kabupaten Bintan diberikan kewenangan lebih besar untuk mendapatkan dananya. Baik itu Alokasi Dana Desa (ADD) dari Pemerintah Pusat maupun Pemkab Bintan. Bahkan juga mendapatkan pendanaan dari hasil pajak daerah yang bersumber dari APBN.

“Sesuai dengan Undang – Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ini. Telah memunculkan semangat baru dalam memajukan dan mensejahterakan desa beserta masyarakatnya. Diharapkan dana desa tahap pertama di tahun ini bisa ditransfer ke Bintan tepat waktu, sehingga kita juga bisa salurkannya dengan cepat ke seluruh desa yang ada,” ungkapnya.

Namun yang paling penting dari dana desa ini adalah cara pengaturan, penggunaan hingga pembangunannya. Karena dana desa yang digunakan sesuai dengan peraturan yang berlaku akan menghasilkan aparatur yang berkualitas dan pembangunan yang berhasil atau menjadi kawasan yang berkembang pesat.

Jadi himbauannya kepada Kepala Desa (Kades) se Bintan agar melaksanakan pembangunana melalui dana desa itu lebih terarah. Kemudian juga harus bersinergi dengan Pemkab Bintan agar tidak terjadi bentrokan program maupun tumpang tindih pembanguanan yang dilaksanakan melalui APBD Bintan.

“Semoga wawasan dan pengetahuan tentang teknis dalam pengelolaan dana desa bisa dikuasi dengan baik oleh Kades di Bintan. Ingat jangan berani-berani menyelewengi dana desa karena resikonya besar yaitu penjara,” pungkasnya. (ary/bpos)

Respon Anda?

komentar