Bupati Juga Tak Mendukung Pembukaan Gelper di Tanjung Uban

485
Pesona Indonesia
Kepala BPMPD Bintan, Mardiah dan Kepala Dinsos Bintan, Ismail (baju batik hitam) sedang memaparkan rencana pembangunan gelper di Tanjung Uban, di Aula Kantor Lurah Tanjunguban Kota, Kamis (14/2). foto:harry/batampos
Kepala BPMPD Bintan, Mardiah dan Kepala Dinsos Bintan, Ismail (baju batik hitam) sedang memaparkan rencana pembangunan gelper di Tanjung Uban, di Aula Kantor Lurah Tanjunguban Kota, Kamis (14/2). foto:harry/batampos

batampos.co.id – Bupati Bintan, Apri Sujadi membantah kalau dirinya menyetujui atau mendukung pembukaan arena gelanggang permainan (gelper) yang akan dilakukan oleh investor di Tanjunguban, Kecamatan Bintan Utara. Pasalnya gelper yang identik dengan perjudian ini sangat bertolak belakang dengan visi misinya menuju Bintan Gemilang. Bahkan dimasa kepemimpinannya selama lima tahun kedepan dari 2016-2021, dirinya ingin menciptakan Kabupaten Bintan bebas dari segala bentuk aktifitas perjudian.

“Saya tak pernah setuju dengan adanya aktifitas perjudian di Bintan. Jadi tak mungkin saya mendukung pembukaan gelper di Tanjunguban,” ujarnya saat dikonfirmasi, Jumat (15/4).

Diceritakannya, informasi yang diperolehnya dari Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah (BPMPD) Bintan dan Dinas Sosial (Dinsos) Bintan ada investor yang ingin berinvestasi dibidang gelper. Para investor itu ingin membuka gelper di Tanjung Uban, Kecamatan Bintan Utara. Mendengar hal ini dirinya sempat menolak, namun investor itu bersihkeras agar pembukaan gelper bisa direalisasikan tahun ini juga.

Keinginan investor itu langsung ditanggapinya dengan melakukan pembahasan dengan kedua instansinya tersebut. Hasil pembahasan itu, kata dia, tetap dengan penolakan, namun caranya dengan menggelar sosialisasi. Maksudnya dengan sosialisasi inilah bisa memperoleh berbagai tanggapan langsung dari berbagai pihak baik itu tokoh masyarakat (tomas), tokoh agama (toga) maupun tokoh budaya (toba). Bahkan para investor itupun juga bisa mengetahui kenyataannya di lapangan. Karena jika penolakan langsung ia berikan akan berdampak pada investor lainnya. Kemudian juga pada prinsipnya segala bentuk pembangunan di Bintan harus bedasarkan persetujuan dari masyarakat terlebih dahulu.

“Kalau kita tolak langsung, ditakutkan ada gejolak terhadap investasi di Bintan. Nantinya pemerintah dirundung masalah terkait menolak segala bentuk usaha yang ingin dibangun oleh para investor. Jadi dengan sosialisasi inilah pemerintah menghormati kemauan masayarakat serta menghargai keinginan investor. Namun jika masyarakat menolak pastinya kita juga akan menolak, karena segala bentuk pembangunan di Bintan harus mendapatkan persetujuan dari masyarakat dulu,” katanya.

Kepala BPMPD Bintan, Mardiah mengaku berdasarkan berita acara dari hasil sosialisasi yang ditajanya bersama Dinsos dan instansi lain serta berbagai elemen masyarakat di Aula Kantor Lurah Tanjunguban Kota, kemarin. Disepakati bersama melakukan penolakan terhadap keinginan investor dalam membuka usaha dibidang gelper.

“Penolakan dari semua pihak ini juga sudah kita adukan ke Pak Bupati. Begitu juga Pak Bupati sangat menolak dengan keinginan investor itu,” ungkapnya. (ary/bpos)

Respon Anda?

komentar