KPK Pelototi Dana Otonomi Khusus

Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan. Foto: dok cnnindonesia
Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan. Foto: dok cnnindonesia

batampos.co.id – Kritik lemahnya pencegahan korupsi yang banyak disuarakan politisi, mulai dijawab KPK. Lembaga antirasuah itu kini punya konsentrasi khusus mengawasi penyaluran dan penggunaan dana otonomi khusus (otsus) di Aceh, Papua, dan Papua Barat.

Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan mengungkapkan, selama ini pihaknya telah memanggil sejumlah sekretaris daerah di wilayah yang mendapatkan dana otsus.

’’Kami memanggil mereka untuk mendengar langsung masalah penyaluran dana otsus. Mereka ini kan pihak yang kerap menjadi korban,’’ ujar Pahala.

Selama ini sekda memang birokrat yang kerap tak berdaya dengan kepala daerah atau legislator yang berangkat dari berbagai partai politik. Mereka pun kerap tak bisa berbuat banyak ketika ada upaya menyalagunakan APBD atau dana-dana lain dari pusat.

’’Dari pada sekda itu kami sudah mendengar berbagai masalahnya, makanya kita terjun di sana,’’ ungkap Pahala. Di tiga provinsi itu, KPK membuat semacam pos perwakilan. Tim dari pencegahan dan penindakan akan berkolaborasi. Khususnya memantau penyaluran dan penggunaan dana otsus.

Tim yang ada di kantor itu bakal melakukan serangkaian tndakan pencegahan. Misalnya pendampingan penyaluran dan penggunaan dana otsus. Tim tersebut juga akan mengkonfirmasi e kepala daerah dan legislator setempat terkait temuan dari laporan yang disampaikan para sekda.

Pahala menyebut dana otsus harus dikawal dengan cara khusus. Sebab uang rakyat yang digelontorkan ke sana jumlahnya cukup besar. Di Papua saja, pemerintah menyiapkan uang Rp 8 triliun. Dari jumlah itu 80 persennya dibagi ke kabupaten dan kota untuk pos pendidikan serta kesehatan. (gun/jpgrup)

Respon Anda?

komentar