DPRD Gelar Paripurna Pengumuman Gubernur Berhalangan Tetap

443
Pesona Indonesia
Wakil Ketua I DPRD Kepri, Amir Hakim membacakan pengumuman gubernur berhalangan tetap pada sidang paripurna, kemarin, di Dompak. foro:istimewa
Wakil Ketua I DPRD Kepri, Amir Hakim membacakan pengumuman gubernur berhalangan tetap pada sidang paripurna, kemarin, di Dompak. foro:istimewa

batampos.co.id – Inilah paripurna paling istimewa. Jarang-jarang dilakukan sebelumnya. Bahkan tidak semua provinsi di republik ini pernah menggelarnya. Untuk kali pertama sejak Provinsi Kepulauan Riau terbentuk, jajaran anggota legislatif menggelar paripurna dengan agenda pengumuman gubernur definitif berhalangan tetap melanjutkan jabatannya pada periode 2016-2021.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepri, Jumaga Nadeak tidak dapat menyembunyikan rasa kehilangannya atas berpulangnya Gubernur Kepri Muhammad Sani 8 April silam. Ini pula yang menjadikan DPRD Kepri menggelar paripurna yang tidak pernah sama sekali masuk dalam agenda sebelumnya.

“Karena sifatnya pengumuman, maka tak perlu quorum,” ujar Jumaga membuka kata-katanya, “kita semua kehilangan Pak Sani. Beliau adalah putra kebanggaan Kepri yang telah mengabdikan hidupnya demi Kepri. Kini beliau telah meninggalkan kita. Masyarakat Kepri berduka. Namun di balik itu semangat dan pengabdian beliau dapat dijadikan teladan bagi kita semua agar tetap maju membangun Kepri.”

Sebagaimana yang diatur dalam pasal 78 ayat 1 dan 2 UU nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah dinyatakan, Kepala Daerah yang berhalangan tetap dalam bertugas, secara resmi penghentian tugasnya harus diumumkan DPRD melalui Rapat Paripurna.

Wakil Ketua I DPRD Kepri, Amir Hakim Siregar mengatakan berdasarkan Akte Kematian yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungpinang Nomor: 2172-KM-1042016-0001 Tertanggal 11 April 2016, menerangkan bahwa Gubernur Kepri Muhammad Sani telah meninggal dunia di RS Abdi Waluyo, Jakarta, Jumat 8 April Silam.

“Atas nama pemerintah dan masyarakat Kepri mengucapkan terimakasih atas pengabdian dan jasa beliau selama bertugas dan membangun Provinsi Kepri,” kata Amir.

Melalui Sidang Paripurna Istimewa ini, DPRD Kepri juga mengeluarkan Keputusan Rapat Paripurna DPRD Nomor: 02/160/Peng/IV/2016 Tentang Masa Jabatan Gubernur Privinsi Kepri Masa Bakti 2019-2021 tertanggal 18 April 2016 yang ditandatangani semua unsur Pimpinan dan diketahui semua anggota DPRD.

“Selanjutnya, Surat Keputusan Pengumuman Berhalangan Tetapnya Gubernur Muhammad Sani akan ditembuskan dan disampaikan kepada Presiden RI, Menteri Dalam Negeri, Sekretaris Jenderal Menteri Dalam Negeri, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Wakil Gubernur Kepri, Ketua dan Ketua Fraksi DPRD, KPU, serta Sekda Kepri,” ujar Amir Hakim.

Usai pembacaan pengumuman, Jumaga mengatakan, agar Sekretariaat DPRD dapat segera menyampaikan hasil keputusan Paripurna DPRD Kepri itu kepada Presiden melalui Sekretariat Mendagri untuk segera menetapkan pemberhentian almarhum Muhammad Sani. (aya/bpos)

 

Respon Anda?

komentar