KPK Mau Disuap Rp 3 Miliar untuk Hentikan Kasus Damayanti

651
Pesona Indonesia
Anggota Komisi  V DPR RI Damayanti Wisnu-Putranti. Foto: viva
Anggota Komisi V DPR RI Damayanti Wisnu-Putranti. Foto: viva

batampos.co.id – Berbagai kejadian di balik kasus penyuapan politisi PDIP Damayanti Wisnu Putranti mulai terungkap dalam persidangan.

Senin (18/4/2016), terkuak adanya upaya penyuapan dari para pengusaha kontruksi terkaitan dengan perkara Damayanti di KPK.

Pengakuan itu disampaikan pengusaha kontruksi asal Maluku, So Kok Seng saat menjadi saksi dalam sidang penyuap Damayanti, Abdul Khoir. Ketika itu ketua majelis hakim Mien Triesnawati bertanya ke So Kok Seng mengenai uang-uang yang pernah digelontor untuk proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

’’Uang Rp 5 miliar yang pernah anda keluarkan itu untuk keperluan apa?’’ tanya Hakim Mien. Mengejutkannya, So Kok Seng merinci uang itu sebagian untuk mengamankan perkara di KPK.

’’Kurniawan mengatakan posisi saya dalam perkara ini sudah terancam. Jadi saya serahkan uang Rp 3 miliar untuk mengamankan KPK,’’ ujar Aseng, sapaan So Kok Seng.

Dalam perkara Damayanti, posisi Aseng memang terancam. Rumah dan kantor Aseng pernah digeledah penyidik KPK. Bahkan, namanya telah masuk dalam daftar cegah ke luar negeri. Dalam dakwaan Abdul Khoir, KPK juga menjelaskan dengan detail peran Aseng.

Aseng mengaku tak tahu apakah uang itu akhirnya sampai ke oknum di KPK atau tidak. Yang pasti, Aseng merasa percaya pada Kurniawan karena dia punya koneksi yang luas di DPR.

Terpisah, Plh Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriati mengatakan harusnya laporan itu disampaikan ke KPK. ’’Pengakuan ini dalam penyidikan tak terungkap,’’ katanya.

Selain menyerahkan uang Rp 3 miliar untuk mengamankan KPK, Aseng juga memberikan fulus ke kolega separtai Kurniawan di Komisi V DPR, Yudi Widiana. Uang yang diberikan pada Yudi sebesar Rp 2 miliar.

’’Uang itu untuk proyek di Maluku yang dibiayai dari dana aspirasi jatah Yudi Widiana. Saya berikan lewat Kurniawan,’’ terangnya.

Dalam sidang lanjutan Abdul Khoir, sejumlah pengusaha yang diduga terlibat dalam penyuapan proyek di Kementerian PUPR memang dihadirkan sebagai saksi. Pengakuan mereka banyak yang mengejutkan. Misalnya, permintaan uang untuk keperluan rapat kerja nasional (rakernas) PDIP di Jakarta.

’’Saya dan Pak Abdul (Abdul Khoir) masing-masing menyerahkan Rp 100 juta untuk keperluan rakernas PDIP,’’ terang Hong Arta John Alfred, pengusaha dari Ambon yang punya rumah di Surabaya.

Alfred juga mengaku pernah dimintai uang Rp 1 miliar untuk keperluan pilkada kontestan PDIP di Jawa Tengah. Permintaan itu disanggupi melalui urunan bersama Aseng dan Abdul Khoir. Tiga pengusaha itu juga pernah dimintai sumbangan untuk pilkada di Ternate dan Halmahera.

Para penguasa tersebut tak kuasa menolak karena di balik permintaan itu ada sosok Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) IX Maluku dan Maluku Utara, Amran Hi Mustary. Sebagaimana diketahui, para pengusaha itu mengincar proyek-proyek jalan di Maluku dan Maluku Utara. Amran punya kuasa penuh terhadap proyek-proyek tersebut.

Praktek permintaan uang yang mengarah pada pemerasan oleh Amran banyak terungkap dalam persidangan, kemarin. Namun dengan berbagai alasan, Amran membantahnya. Meskipun KPK beberapa kali memutarkan hasil sadapan telepon antara Amran dan beberapa pihak. (gun/jpgrup)

Respon Anda?

komentar