Pedagang Sutomo Mengadu ke DPRD Sumut

1351
Pesona Indonesia
Ilustrasi pedagang. Foto: Sumut Pos/JPG
Ilustrasi pedagang. Foto: Sumut Pos/JPG

batampos.co.id – Setelah diabaikan dan tak mendapatkan kejelasan nasib dari DPRD Kota Medan, para pedagang Sutomo akhirnya mengadu ke DPRD Sumut, Senin (18/4).

Didampingi LSM KPK, ratusan pedagang Sutomo yang selama satu bulan terakhir kucing-kucingan dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Medan menyampaikan uneg-unegnya dihadapan para legislator Sumut ini.

Menurut Ketua LSM KPK, para pedagang Sutomo merupakan komuditi sayur yang sudah ada sejak 40 tahun lalu. Dari pedagang Sutomo juga, diakuinya geliat perekonomian masyarakat tumbuh.“Jadi pedagang Sutomo harus dipertahankan, dengan tegas kami menolak untuk direlokasi ke Pasar Induk Lau Cih,“ teriak Indra Jabrik dalam orasinya seperti dikutip dari Sumut Pos (Jawa Pos Group).

Bukan hanya itu, Indra juga mendesak agar Pemko Medan bersediamelegalkan keberadaan pedagang Sutomo dengan terlebih dahulu melakukan penataan.“Kami juga ingin difasilitasi agar bisa bertemu Wali Kota Medan,” ucapnya.

Faktor keamanan dan kenyamanan, diakuinya menjadi pertimbangan utama para pedagang untuk menolak direlokasi ke Pasar Induk Lau Cih.“Kami pedagang merasa dianiaya, setiap penertiban barang dagangan kami ikut diangkut, modal juga sudah habis. Tolonglah bantu atau dibuatkan rekomendasi agar penertiban dihentikan sementara,“sebut salah seorang pedagang saat diterima perwakilan DPRD Sumut diruang Badan Musyawarah.

Anggota DPRD Sumut Fraksi PAN, Syah Afandin mengatakan pihaknya akan memperjuangkan keberadaan pedagang kaki lima, maka dari itu pihaknya akan menyurati Pemko Medan untuk menggelar rapat dengar pendapat (RDP).

Dia pun bakal melihat payung hukum ataupun agar pembelaan yang diberikan kepada pedagang tidak melanggar ketentuan yang berlaku.

Karena persoalan ini terus dipublikasi, ia meyakini masalah relokasi pedagang sudah sampai ketingkat nasional dan menjadi perhatian petinggi-petinggi di negara ini.“setiap agenda rpd disusun melalui rapat banmus, rapat banmus terdekat

akan kita masukkan jadwal rpd,“ucap pria yang akrab disapa ondim ini.

Anggota DPRD Sumut Fraksi Golkar, Muchrid Nasution menambahkan bahwa pihaknya saat ini hanya dapat mendengarkan aspirasi dari para pedagang.Sejatinya, persoalan ini masuk keranah DPRD Medan. Walaupun demikian, pihaknya tetap menampung aspirasi pedagang karena masyarakat Sumut.“Dibulan Mei mungkin bisa kita jadwalkan, melalui rapat Banmus terdekat,“sebut pria yang menjabat Ketua Komisi D DPRD Sumut itu.

Anggota DPRD Sumut Fraksi PDIP, Sutrisno Pangaribuan mengatakan apa yang disampaikan oleh rekan-rekannya itu merupakan sikap kelembagaan. Memang seperti itu mekanismenya, dan itu sikap lembaga secara utuh,” katanya.

Secara pribadi, politisi muda yang dikenal vokal itu memiliki sikapyakni menolak penggusuran serta intimidasi kepada para pedagang. “Sikap saya pribadi yakni agar proses penertiban dihentikan sementara sampai dilaksanakan agenda RDP, Wakil Wali Kota itu kader PDIP nanti akan kita sampaikan kepada beliau,” tegasnya disambut tepuk tangan oleh para pedagang.(JGP)

Respon Anda?

komentar