Pemkab Bintan akan Tutup PT MDM Bulan Depan

572
Pesona Indonesia
Kantor PT MDM di Jalan Nusantara Batu 20, Bintan. foto:net
Kantor PT MDM di Jalan Nusantara Batu 20, Bintan. foto:net

batampos.co.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bintan akan melakukan penyegelan dan penutupan PT Multi Dwi Makmur (MDM) pada bulan depan atau Mei 2016 mendatang. Hal ini dilakukan sesuai intruksi dari Direktorat Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-lain (PNKNL) Direktorat Jendral Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang menyatakan perusahaan yang berdiri di Jalan Nusantara, Batu 20, Kelurahan Gunung Lengkuas, Kecamatan Bintan Timur, ini sudah tidak memiliki legalitas lagi bahkan seluruh asetnya berupa lahan telah disita dan disegel oleh Tim Likuidasi (TL).

“Menindaklanjuti hal ini, Pemkab Bintan akan mengambil sikap dengan cara melakukan penyegelan dan penutupan PT MDM. Tetapi saat ini kita masih menunggu surat dari pihak Kemenkeu ataupun TL. Jika surat itu kita terima, barulah semua itu akan kita lakukan, mungkin paling lambat bulan depan,” ujar Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Bintan, Adi Prihantara usai menghadiri acara pembagian dana insentif RT/RW dan LPM di Aula Kantor Camat, Senin (18/4).

Langkah-langkah yang akan dilakukan Pemkab Bintan tidak hanya sekedar melakukan penyegelan ataupun penutupan saja. Melainkan akan mengambil langkah hukum untuk melakukan tuntutan kepada pihak yang mengaku dari PT MDM saat ini. Pasalnya dari pemeriksaan yang dilakukan oleh tim Pemkab Bintan, pihak yang mengaku dari manajemen perusahaan tersebut diantaranya Direktur Umum (Dirut), Roni Soewoyoe dan Bidang pengukuran lahan, Yudhi telah melakukan klaim lahan dengan cara vloting seluas 2100 Hektare (Ha) dan juga telah memalsukan serta menggandakan surat lahan yang nyatanya telah disita dan disegel oleh TL.

Jadi, kata mantan Kepala Bappeda Bintan 2014, ini sambil menunggu kedatangan surat dari Kemenkeu dan TL terkait jumlah aset PT MDM yang disita dan disegel serta izin penutupan. Maka Pemkab Bintan akan lakukan koordinasi dengan semua sektoral dari perangkat kelurahan, kecamatan, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait hingga ke badan hukum baik itu kepolisian maupun Kejaksaan Tinggi (Kejati).

“Walaupun manajemen PT MDM saat ini bisa tunjukan bukti surat lahan tentunya kita tidak percaya begitu saja dan akan kita cek dulu. Namun jika mereka tidak bisa membuktikan, maka bukan hanya perusahaannya saja yang kita segel dan tutup melainkan manajemen yang terlibat akan kita laporkan kepihak berwenang karena melakukan penipuan dan merugikan daerah,” katanya.

Hal senada dikatakan Kepala Bagian (Kabag) Agraria Pemkab Bintan, Hendrio mengaku jika PT MDM tidak memiliki legalitas karena izinnya tidak tercatat baik di Pemkab Bintan maupun Pemerintah Pusat. Bahkan perusahaan yang masih berdiri di Kecamatan Bintan Timur ini tak memiliki alat bukti kuat atas lahan yang diklaminya.

“Saya sudah panggil Roni Soewoyoe dan Yudhi ke kantor. Saat itu saya minta bukti berdirinya perusahaan dan juga surat lahan yang diklaim mereka, namun mereka tidak bisa membuktikannya. Bahkan hanya bisa menunjukan peta lahan yang diploting saja. Jadi sudah jelas perusahaan ini tak memiliki legalitas dan harus ditutup,” ucapnya.

Sementara Dirut PT MDM, Roni Soewoyoe mengaku kalau perusahaan yang dipimpinnya saat ini masih memiliki lahan seluas 1000 Ha di Kecamatan Bintan Timur. Bahkan surat-surat lahan tersebut masih lengkap dan tersimpan di kantornya yang berdiri di Kelurahan Gunung Lengkuas tepatnya di depan SPBU Jalan Nusantara Batu 20.

“Lahan kita ada 1000 Ha. Banyaknya surat-surat lahan itu ada sekoper. Kalau mau lihat datang saja ke kantor,” ungkapnya. (ary/bpos)

Respon Anda?

komentar