Pusat Ambil Alih Reklamasi Jakarta, Proyek Dihentikan Sementara

647
Pesona Indonesia
Reklamasi Teluk Jakarta. Foto: istimewa/jpnn
Reklamasi Teluk Jakarta. Foto: istimewa/jpnn

batampos.co.id – Pro-kontra soal reklamasi di Teluk Jakarta mencapai babak baru. Senin (18/4/2016) pemerintah pusat bersama Pemprov DKI akhirnya bersepakat melaksanakan moratorium (penghentian sementara).

Kesepakatan tersebut merupakan hasil rapat antara beberapa menteri terkait dan Gubernur DKI Basuki T. Purnama di Kantor Kementerian Koordinator Maritim dan Sumber Daya, Senin petang. Rapat dipimpin langsung oleh Menko Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli. Hadir pula Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti serta Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya.

”Sementara kami hentikan. Moratorium. Sampai peraturan perundang-undangan dipenuhi,” ujar Rizal kepada wartawan setelah pertemuan.

Sebagai jalan keluar, pemerintah akan membentuk komite bersama yang akan membahas payung hukum pelaksanaan reklamasi di Teluk Jakarta. Komite tersebut akan diisi dua direktur di Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Juga, dua direktur di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta dua Dirjen dari sekretariat kabinet. Kementerian yang dipimpin Rizal Ramli juga ikut dengan memasukkan dua deputi dan chief legal officer.

Rizal menjelaskan, komite tersebut akan menyelaraskan semua aturan yang berlaku untuk pelaksanaan reklamasi. Setelah semua terpadu dengan baik, pembangunan 17 pulau di Teluk Jakarta boleh dilanjutkan. ”Reklamasi ini bolong-bolong (aturannya, Red). Kalau dibahas, tidak selesai-selesai,” tambahnya.

Bagaimana tanggapan Basuki T. Purnama? Ahok –sapaan Basuki T. Purnama– optimistis moratorium reklamasi tidak akan berlangsung lama. Bahkan, mengenai izin, dia mengklaim wewenang tetap ada di tangannya selaku gubernur DKI. ”Tetap di DKI, kecuali pulau pelabuhan M, N, O, P, Q,” ucap dia.

Sebelum rapat dengan para menteri, Ahok juga menegaskan bahwa reklamasi bukanlah barang larangan. Dia justru mengatakan bahwa Dirjen Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil KKP Sudirman Saad yang mengajarkannya tentang reklamasi.

’’ Dulu, katanya, Teluk Jakarta sudah terkontaminasi. Maka, teknik mengatasinya adalah reklamasi supaya bisa menyerap bahan-bahan racun. Ada dalam buku beliau lagi, tanya beliau,’’ ucapnya di balai kota.

Dia menambahkan, yang dipermasalahkan para menteri terkait hanyalah izin. Untuk izin itu, Ahok pun tidak mempermasalahkan. Yang paling penting, bagi dia, jika proyek itu berjalan adalah yang akan diperoleh Jakarta.

’’Jangan gara-gara reklamasi, DKI masih keluarin APBD ataupun membebani APBN untuk fasos fasum,’’ jelasnya. Ke depan, jika izin ditarik pemerintah pusat, dia hanya meminta tambahan kontribusi 15 persen dari saleable area, jangan dihapus. Nanti, lanjut dia, DKI yang repot.

Mantan politikus Golkar itu juga merasa bingung. Reklamasi di 17 pulau di Teluk Jakarta dipermasalahkan. Namun, pembuatan PT KCN yang juga hasil reklamsi tidak diributkan. Lahannya juga cukup luas, mencapai 12 hektare.

’’Buat stok pasir segala macem sama batu bara kok nggak ada yang ributin. Nempel lagi dengan daratan. Itu dampak lingkungannya lebih parah,’’ terangnya. Namun, lanjut dia, para nelayan tidak pernah melakukan protes akan tindakan tersebut.

Sebagai orang nomor satu di ibu kota, Ahok menegaskan bakal membongkar pulau itu. Sebab, peringatannya selalu diabaikan.

”Kami peringati, tapi diuruk terus. Kami juga nggak mungkin nahan orang. Yang saya bingung, kenapa nggak ribut, alur laut juga ditutup,’’ terangnya. Makanya, pihaknya akan menanyakan hal itu kepada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

Sementara itu, Ketua DPW Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) DKI Muhammad Taher mengatakan, moratorium reklamasi membuktikan bahwa Gubernur DKI Basuki T. Purnama sudah salah memilih dasar hukum.

”Tidak bisa disangkal lagi. Sejak awal kami sangat meyakini reklamasi di Teluk Jakarta adalah wewenang pusat. Entah kenapa gubernur terus memaksakan,” ungkapnya.

Taher menyatakan, KNTI tetap menolak reklamasi di Teluk Jakarta. Alasan utamanya, proyek itu mengabaikan kehidupan para nelayan. ”Gubernur juga punya rencana memindahkan para nelayan ke Kepulauan Seribu. Kami sangat menyesalkan itu,” tutur dia.

Pihaknya sudah menggugat izin pelaksanaan reklamasi di empat pulau yang diterbitkan Ahok. Dia mengatakan, KNTI bersama berbagai elemen lain yang tergabung di dalam Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta memiliki dasar-dasar yang sangat kuat.

”SK gubernurnya kami punya. Pelajari saja acuannya, banyak sekali masalah. Untuk Pulau G, SK tidak mengacu ke dua undang-undang induk aturan reklamasi,” katanya.

Sementara itu, Tigor Hutapea, anggota Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta, meminta pemerintah serius dalam menyelesaikan persoalan reklamasi. Jika telah terjadi pelanggaran, harus ada tindakan pembenahan.

”Termasuk soal korupsi. Kami berharap pengusutan sampai ke akarnya. KPK jangan tebang pilih,” tandasnya. (ydh/JPG/c10/kim/jpgrup)

Respon Anda?

komentar