Reklamasi Negara Kepulauan

985
Pesona Indonesia

Bung Virgiawan Listanto (54) atau yang akrab disapa Iwan Fals, penyanyi legendaris Indonesia melalui akun twitternya berkicau perihal rencana reklamasi yang dilakukan di Pantai Utar, Jakarta Utara dan Teluk Benoa, Bali. Menurutnya Indonesia belum membutuhkan reklamasi karena pulau Indonesia masih banyak.
Logika sederhana yang masuk akal memang untuk seorang awam seperti bung Iwan.

Iwan hanya segelintir dari kubu penolak reklamasi selain nelayan, aktivis lingkungan, para ahli, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, dan tak lupa lawan politik para eksekutif baik tingkat daerah ataupun pemerintah pusat hari ini yang mencoba menumpang pada isu reklamasi lahan. Dan kubu pro terdiri atas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan para pendukung setianya.

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman mencatat setidaknya, pulau yang ada di Indonesia hingga saat ini memang masih 17.500 pulau. Namun, jumlah tersebut berbeda dengan data yang dimiliki Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yang memiliki data resmi 13.466 pulau. Kenapa bisa demikian? Karena memang data yang diberikan kepada PBB adalah data valid dan sudah bernama. Artinya, jumlah pulau yang dilaporkan ke PBB masing-masing sudah memiliki nama. Dengan total pulau sebanyak itu masihkah Indonesia membutuhkan reklamasi?

Hakikat Reklamasi
Reklamasi pada hakikatnya adalah suatu proses membuat daratan baru pada suatu daerah perairan/pesisir pantai atau daerah rawa. Hal ini umumya dilatarbelakangi oleh semakin tingginya tingkat populasi manusia, khususnya di kawasan pesisir, yang menyebabkan lahan untuk pembangunan semakin sempit.

Pertumbuhan penduduk dengan segala aktivitasnya tidak bisa dilepaskan dengan masalah kebutuhan lahan. Pembangunan yang ditujukan untuk menyejahterakan rakyat yang lapar lahan telah mengantar pada perluasan wilayah yang tak terbantahkan.

Hal ini menyebabkan manusia memikirkan untuk mencari lahan baru, terutama daerah strategis di mana terjadi aktifitas perekonomian yang padat seperti pelabuhan, bandar udara atau kawasan komersial lainnya, di mana lahan eksisting yang terbatas luasan dan kondisinya harus dijadikan dan diubah menjadi lahan yang produktif untuk jasa dan kegiatan perkotaan.

Pembangunan kawasan komersial jelas akan mendatangkan banyak keuntungan ekonomi bagi wilayah tersebut. Namun harus diingat pula bagaimanapun juga reklamasi adalah bentuk campur tangan (intervensi) manusia terhadap keseimbangan lingkungan alamiah pantai yang selalu dalam keadaan seimbang dinamis sehingga akan melahirkan perubahan ekosistem seperti perubahan pola arus, erosi dan sedimentasi pantai, dan berpotensi gangguan lingkungan.

Indonesia Negara Kepulauan
Indonesia adalah negara kepulauan yang diyakini memiliki kekayaan sumber daya kelautan yang besar. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara kepulauan (archipelagic state) terbesar kedua di dunia yang memiliki ± 17.480 pulau dengan luas lautnya mencapai 5,8 juta km² dan garis pantai sepanjang ± 95,181 km².1. Sebagaimana diatur dalam United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS, 1982). Kehidupan di negara kepulauan berciri maritim, yaitu peri kehidupan yang memanfaatkan laut sebagai sumber hidupnya. Sumber daya laut dari sudut ekonomi mempunyai keunggulan komparatif, sedangkan posisinya dapat menjadi keunggulan positif.

Posisi Indonesia strategis dalam jalur perdagangan internasional sehingga Indonesia berpotensi dapat lebih memainkan peranan politisnya dalam percaturan politik Internasional. Letak geografis yang strategis dan kekayaan alam melimpah sebagai tersebut merupakan aset bagi kesinambungan pembangunan nasional, namun sekaligus memancing pihak-pihak tertentu untuk memanfaatkannya secara illegal.

Sedikitnya sejumlah proyek reklamasi di berbagai daerah di Indonesia, seperti Jakarta, Bali, Batam, Palu, Makassar, Kendari, Lampung, Manado, Kupang sejauh ini memang belum berpihak kepada masyarakat kecil. Setidaknya, nelayan menurut sejumlah ahli dan pakar maka akan kehilangan mata pencahariannya. Tak ada motif lain selain berpihak kepada kepentingan pemodal. Memang sesuai hakikatnya reklamasi dibuat selalu dengan motif ekonomi, bukan untuk kesejahteraan masyarakat luas.

Kendati reklamasi telah dilaksanakan di beberapa negara seperti Dubai, Jongkong, Singapura, dan Rotterdam. Namun tidak untuk Indonesia, pasalnya Pengamat perkotaan sekaligus pendiri Rujak Center for Urban Studies, Marco Kusumawijaya berpendapat Ekspansi horisontal hanya akan menambah biaya ekologis pada proses produksinya maupun proses pemakaian ruangnya.
Indonesia memerlukan ruang yang dilayani infrastruktur yang baik.

Kita juga memerlukan kota yang efisien, produktif dan berkualitas untuk melayani penduduk kita yang tumbuh pesat.
Kota-kota utama di Indonesia membutuhkan proyek-proyek yang memenuhi kebutuhan mendasar kota. Proyek tersebut adalah hunian dalam kota untuk kelas menengah dan bawah, air bersih dalam pipa untuk setidaknya 80% penduduk. Yang langka adalah ruang yang berpelayanan infrastruktur yang baik.

Seharusnya, Pemerintah Daerah kreatif menciptakan ruang yang memenuhi kebutuhan nyata bukan fantasi, bukan lahan baru. Tiap-tiap wilayah kota yang sudah ada dapat direvitalisasi dengan kepadatan orang dan infrastruktur yang lebih baik serta mencukupi, meskipun dilakukan pada waktu yang berbeda-beda. Sehingga apa yang dicita-citakan oleh Presiden Joko Widodo pada pidato pertamanya agar Indonesia tidak memunggungi laut kembali terjadi. Karena Indonesia justru berjaya di laut. Jalesveva Jayamahe! Merdeka!!! ***

Amos-Simanungkalit

Respon Anda?

komentar