Upacara Terakhir, Sekda Anambas Membela Diri di Hadapan Pegawai Pemkab

788
Pesona Indonesia
SekdaAnambas mempimpin upacara di hari terakhir kerjanya. foto:syahid/batampos
SekdaAnambas mempimpin upacara di hari terakhir kerjanya. foto:syahid/batampos

batampos.co.id – Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Radja Tjelak Nur Djalal, diberi kesempatan menjadi pembina upacara rutin di halaman kantor Bupati pada hari Senin, (18/4) pukul 7:30 WIB. Dalam kesempatan tersebut Sekda Anambas, Radja Tjelak, menyampaikan banyak hal.

Sebelum menyampaikan pesan, dirinya terlebih dulu menjelaskan kronologis terkait dirinya ditetapkan sebagai tersangka dugaan kasus pengadaan mess pemda dan asrama mahasiswa.

Menurutnya, kegiatan belanja modal untuk pembelian tiga unit rumah tersebut, diakuinya saat penganggaran, dirinya masih menjabat sebagai Sekretaris Dewan (Sekwan). Artinya dirinya tidak tahu-menahu penyusunan program itu.

Kemudian pada saat penandatanganan DPA ia baru menjabat sebagai Asisten I Setda Anambas dan juga dilantik sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Sekda Anambas. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) kata Sekda hanya mencantumkan belanja modal Rp 5 miliar.

“Rinciannya belanja modal mes pemda Rp 2 miliar, sedangkan untuk belanja dua unit asrama sekitar Rp 3 miliar dan masing-masing dari dua unit asrama tersebut Rp 1,5 miliar,” ungkapnya.

Lebih lanjut Radja Tjelak Nur Djalal mengatakan, uang yang dikeluarkan dari kas daerah saat itu adalah sekitar Rp 4,22 miliar. Uang yang dikembalikan ke kas daerah berupa PPH sebesar Rp 211 juta, dan ditambah biaya operasional yang seharusnya dianggarkan 5 persen tidak ada dalam dokumen itu.

“Saya heran saja siapa yang menyusun RKA (Rencana Kegiatan Anggaran) saat itu, sedangkan saya masih menjabat sebagai Sekwan,” ungkapnya.

Hal ini sama dengan yang diungkapkan salah seorang warga, Mardan. Dirinya mengaku mengetahui persis masalah ini. Kemudian kepada Batampos (group batampos.co.id) ia menceritakan dari awal mengenai kejadian ini.

Tidak segan-segan dirinya menjelaskan bahwasanya bukan hanya pihak eksekutif saja yang harus bertanggungjawab mengenai hal ini tetapi pihak legislatif (Dewan) juga harus mempertanggungjawabkan hal ini karena sebagai pihak yang mengesahkan anggaran untuk melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa tersebut.

“Sebenarnya kalau menurut kajian saya, bukan hanya dari pihak eksekutif saja, tapi dewan harus ikut bertanggungjawab karena ada indikasi ikut bermain dalam proyek pengadaan itu,” ungkapnya kepada¬†Batampos.

Sebagai fungsi kontrol, DPRD harus ikut kontrol ke lapangan bagaimana kondisi mes atau asramanya sehingga bisa tahu apakah ada anggaran yang bocor atau tidak dalam belanja barang dan jasa itu. “Kalau dewan tidak ikut kontrol ya kejadiannya akan seperti ini,” ungkapnya.

Menurutnya yang mengaku tahu persis kronologinya, sebelum dilaksanakan kegiatan belanja modal tersebut, tentunya ada perencanaan dan penganggaran terkait pengadaan barang dan jasa.

Penganggaran mess pemda itu, kata Mardan, sudah dilakukan pda akhir tahun 2009 lalu yakni pada saat penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) murni Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2010. Namun pelaksanaannya dilakukan pada APBD-Perubahan atau sekitar bulan
Agustus ke atas.

“Pada saat penganggaran mess pemda, posisi sekda (Radja Tjelak Nur Djalal) saat itu masih menjabat sebagai Sekertaris Dewan (Sekwan), jadi pengusulan sudah jelas dari sekda yang lama, bukan Radja,”
ungkapnya.

Lanjutnya, Radja baru menjabat sebagai Asisten I Pemda Anambas ketika memasuki APBD-Perubahan yang saat itu dirinya merangkap sebagai Plt Sekda Anambas.

“Sesuai SK Bupati lama T. Mukhtaruddin, dirinya ditunjuk sebagai Ketua Tim Pengadaan belanja modal tersebut, sementara itu Asisten II Andi Agrial, sebagai KPA merangkap sebagai PPKom dan Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Zulfahmi, saat itu masih menjabat sebagai kabag umum, ditunjuk menjadi PPTK,” jelasnya.¬†(sya/bpos)

Respon Anda?

komentar