DBH Kepri Harus Direvisi Ulang

436
Pesona Indonesia
Tiga narasumber Prof. Dr. M Guntur Hamzah SH MH bersama Prof Dr Said Isra SH. MPA, dan Dr Sayid Fadhli SH M. Hum memberikan pemaparan materi kepada peserta semina Hukum Nasinonal di Kampus Universitas Batam, Senin malam, (18/4). F Cecep Mulyan/Batam Pos
Tiga narasumber Prof. Dr. M Guntur Hamzah SH MH bersama Prof Dr Said Isra SH. MPA, dan Dr Sayid Fadhli SH M. Hum memberikan pemaparan materi kepada peserta semina Hukum Nasinonal di Kampus Universitas Batam, Senin malam, (18/4). F Cecep Mulyan/Batam Pos

batampos.co.id – Tahun 2016 ini Kepri hanya mendapatkan Dana Bagi Hasil (DBH) dari minyak dan gas sebesar 12 miliar rupiah. Sangat jauh merosot dari prediksi sebelumnya yang mencapai Rp 300-400 miliar, hanya sekitar 6 persen dari penerimaan tahun 2015. Imbasnya, pembangunan di daerah Kepri terutama Anambas dan Natuna menjadi terhambat.

“Tidak hanya Kepri, tujuh kabupaten/kota yang tiap tahunnya dapat kucuran DBH sebesar Rp 200 miliar, tahun ini hanya akan menerima Rp 8-15 miliar saja,” kata Guru Besar Fakultas Hukum Universtitas Andalas, Sayid Fadhil, Senin kemarin (18/4) pada acara Seminar Hukum Nasional Kerjasama antara Mahkamah Konstitusi (MK) Indonesia dengan Universitas Batam (UNIBA) di UNIBA, Batam.

DBH sebesar Rp 12 miliar itu dibagi lagi dengan rincian Rp 3 miliar dari minyak dan Rp 9 miliar dari gas. Akibat menurunnya DBH, maka seluruh kota kabupaten di Kepri akan melakukan rasionalisasi besar-besaran pada program kerjanya. Ironisnya, Kabupaten Natuna dan Anambas yang merupakan penghasil minyak dan gas malah terancam pembangunannya.

“Karena kedua kabupaten ini mengandalkan pemasukannya dari DBH, sehingga pembangunan infrastruktur akan tertunda, dan pelayanan publik akan terhambat,” jelasnya.

Pemerintah pusat menyatakan penyebab penurunan DBH migas itu terjadi karena adanya perubahan harga minyak dunia.”Kementerian Keuangan menyebutkan jumlah itu sesuai dengan penghitungan bina anggaran berdasarkan data dari Dirjen Migas Kementerian ESDM dan SKK Migas,” jelasnya.

Berdasakan perhitungan pusat, setidaknya ada empat faktor utama yang dapat mempengaruhi besaran DBH Migas, yakni lifting (produksi terjual) migas, Indonesia Crude Price (ICP), kurs Dollar Amerika terhadap nilai Rupiah dan Cost Recovery.

“Pusat tampaknya tertutup pada daerah soal besaran lifting tiap tahunnya, daerah tahunya hanya sudah dalam bentuk hasil penjualan bersihnya saja,” ungkapnya lagi.

Faktor yang ditengarai paling mempengaruhi hasil penerimaan negara dari migas ini adalah dana Cost Recovery yang sangat besar jumlahnya.”Selain hanya menguntungkan pihak kontraktor asing yang mematok sepihak besaran biaya produksi, Post Cost Recovery cenderung tidak transparan dan tidak dapat diaudit oleh lembaga berwenang.

“Undang-undang (UU) perimbangan keuangan pusat dan daerah sudah saatnya untuk ditinjau ulang karena dirasa sudah tidak memenuhi ekspektasi daerah yang kian dinamis dan progresif,” jelas Sayid.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Mahkamah Konstitusi (MK) Indonesia, Guntur Hamzah menyatakan sudah seharusnya pemerintah memakmurkan masyarakatnya sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945. Sehingga pembagian DBH bersifat konstitusional dan harus ditaati oleh pemerintah pusat. “Oleh karena itu, persentase pembagian DBH antara pusat dan daerah harus memberikan aspek keadilan bagi daerah penghasil migas,” ujarnya.

Kebijakan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah khususnya yang mengatur pembagian DBH harus mengikuti dan disesuaikan dengan perkembangan daerah.”Harus disesuaikan dengan perkembangan kondisi, keadaan, kebutuhan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah,” katanya.

Akademisi dari UNIBA, Lagat Siadari juga sangat menyayangkan pembagian DBH yang tidak sesuai dengan ekspektasi tersebut. Tahun lalu saja, Kepri mendapat DBH sekitar Rp 310 miliar, dan tahun ini malah terjadi depresiasi yang sangat besar. Sehingga kemungkinan besar jika tidak dilakukan revisi pada rapat Penentuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) Indonesia pertengahan tahun nanti, sektor pembangunan infrastruktur bisa terhambat.

“DBH itu turunnya sekitar akhir tahun sehingga masih dimungkinkan untuk dilakukan revisi,” jelasnya.

Pemerintah pusat sudah seharusnya memahami tuntutan daerah untuk penguatan otonomi daerah lewat optimalisasi DBH.”Khususnya bagi daerah penghasil gas dan minyak,” pungkasnya.(leo/bpos)

Respon Anda?

komentar