Nyat Sebut PTSP Terkesan Tak Berlaku, Perizinan di Batam Masih Berbelit

633
Pesona Indonesia
Wali Kota Batam Rudi sidak ke BP-PTSP di Sumatera Promotion Centre, saat masih menjabat sebagai Wawako. Foto cecep mulyana/batampos
Wali Kota Batam Rudi sidak ke BP-PTSP di Sumatera Promotion Centre, saat masih menjabat sebagai Wawako Batam. Foto cecep mulyana/batampos

batampos.co.id – Mantan Wali Kota Batam Nyat Kadir yang kini menjadi anggota komisi VI DPR RI selain ngotot meminta uang wajib tahunan otorita (UWTO) dihapus dan kewenangan pengelolaan lahan dikembalikan ke Pemko Batam, juga menyoroti birokrasi pelyanan perizinan di Batam.

Nyat menilai birokrasi  perizinan di Batam sangat panjang dan berbelit. Bahkan ia menuding Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) seakan tak berlaku di Batam.

“Yang ada adalah pelayanan terpadu dua pintu. Perizinan tumpang tindih antara Pemko dan BP Batam. Ini juga harus diatur sebaik mungkin,” ujar Nyat Kadir¬†seperti dikutip dari koran Batam Pos (Jawa Pos Group).

Menurutnya, perizinan ini harusnya selesai di satu pintu saja. Kewenangan jangan di dua lembaga. “Selain lama, cost pengusaha juga akan semakin tinggi. Ini yang perlu dihindari,” katanya.

Menurutnya, Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur kewenangan antara Pemko Batam dan BP Batam harus segera diterbitkan. Dengan demikian, tidak ada lagi berebut kekuasaan di antara kedua instansi tersebut.

“Kalau sudah ada PPnya, maka saya yakin semua akan beres. Tidak saling menyalahkan satu sama lain,” katanya.(ian/ray/jpg/jpnn)

Respon Anda?

komentar