Pemkab Bintan Butuh Bukti dari DJKN untuk Menutup PT MDM

592
Pesona Indonesia
Kantor PT MDM di Jalan Nusantara Batu 20, Bintan. foto:net
Kantor PT MDM di Jalan Nusantara Batu 20, Bintan. foto:net

batampos.co.id – Bupati Bintan, Apri Sujadi mendukung penutupan PT Multi Dwi Makmur (MDM) yang berdiri di Jalan Nusantara, Batu 20, Kelurahan Gunung Lengkuas. Namun dirinya butuh bukti nyata dari Direktorat Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-lain (PNKNL) Direktorat Jendral Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) ataupun Tim Likuidasi (TL) terkait penyitaan seluruh aset yang dimiliki perusahaan tersebut. Sehingga Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bintan memiliki dasar untuk melaksanakan eksekusinya.

“Kalau masalah tutup itu gampang. Tapi kita butuh buktinya sebagai dasar hukum. Kalau memang aset perusahaan itu disita buktikan sitaannya dan serahkan ke Pemkab Bintan, biar bisa dieksekusi langsung,” ujarnya kepada media ini di Kijang, Kecamatan Bintan Timur, kemarin.

Begitu juga dengan pihak yang mengaku dari manajemen PT MDM, baik itu selaku Direktur Umum (Dirut), Roni Soewoyoe dan Bidang pengukuran lahan, Yudhi. Mereka selalu mengklaim bahwa lahan yang berada di empat kelurahan di Kecamatan Bintan Timur diantaranya Kelurahan Seienam, Gunung Lengkuas, Kijang Kota dan Seilekop merupakan milik perusahaan. Namun hingga saat ini tak satupun alat bukti yang bisa diberikan kepada Pemkab Bintan.

Pemkab Bintan ini menganut sistem birokrasi bukan asal-asalan. Jadi semua tindakan yang dilakukan harus berlandaskan dengan aturan. Apalagi negara Indonesia merupakan negara hukum, sehingga kecukupan alat bukti menjadi acuan dalam menetapkan suatu tindakan.

“Ini sebuah sistem birokrasi yang tidak bisa cakap-cakap saja melainkan harus pakai surat bukti. Negara kita ini negara hukum, jika buktinya ada saya siap menindaknya,” kata Apri yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Demokrat Kepri ini.

Sementara Kepala Sudirektorat Kekayaan Negara Lain-lain III, PNKNL DJKN Kemenkeu, Aceng Machmud menegaskan kepada Pemkab Bintan jika menginginkan kebenaran dan kenyataan terkait bukti aset lahan PT MDM yang disita dan disegel oleh TL bisa langsung mengecek sendiri.

“Memang surat lahan milik PT MDM belum diserahkan dari TL ke kita karena masih dalam pemeriksaan. Tapi kita menyaksikan bahwa aset itu telah disita dan disegel oleh TL. Bahkan kita miliki subcopynya. Kalaupun Pemkab Bintan tak percaya bisa temui kita ataupun cek langsung ke TL,” tegasnya.

Aset berbentuk surat lahan dengan terbitan tahun 1989 itu telah menjadi jaminan atau diagunkan oleh PT MDM untuk mendapatkan pinjaman dana kepada PT Bank Global Internasional Tbk. Sedangkan berdirinya perbankan ini dari kucuran dana Bantuan Likuditas Bank Indoneisa (BLBI). Pada 2004, lanjutnya bank ini mengalami krisis ketersediaan keuangan bahkan tak mampu membayarkan piutangnya ke Bank Indonesia (BI). Sehingga melalui kebijakan BI, bank ini dilikuidasi pada 13 Januari 2005.

Ketika bank ini dilikuidasi, sambungnya, diperiksalah seluruh aset yang ada oleh TL. Disanalah didapati ada surat-surat lahan milik PT MDM. Untuk mencari tahu asal usul lahan pada surat ini, Mabes Polri melakukan penyelidikan. Hingga 2014 barulah surat-surat itu diserahkan ke TL untuk ditindaklanjuti. Sampai saat ini, surat tersebut masih dalam penyitaan dan penyegelan oleh TL dan belum diserahkan ke PNKNL DJKN Kemenkeu. Jika surat PT MDM itu diserahkan maka akan dilelang untuk menutup kerugian negara.

“Jadi cek langsung saja ke TL. Dengan alamatnya PT Bank Global Internasional Tbk di Menara Global Lantai 17, Jalan Gatot Subroto, Kav 27, Jakarta,” ungkapnya sembari menuliskan alamat disecarik kertas berlogo DJKN Kemenkeu. (ary/bpos)

Respon Anda?

komentar