Status Gubernur Definitif Tunggu Instruksi Presiden Jokowi

497
Pesona Indonesia
Foto Sani dan Nurdin Basirun setelah dilantik jadi Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri 12 Februari 2016 lalu. Foto: istimewa
Foto Sani dan Nurdin Basirun setelah dilantik jadi Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri 12 Februari 2016 lalu. Kini Nurdin menjadi Plt Gubernur Kepri setelah Sani wafat. Foto: istimewa

batampos.co.id – Nurdin Basirun telah beralih tugas dari Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Kepri sejak Senin (18/4). Melalui radiogram Menteri Dalam Negeri dengan nomor 121.21/1426/SJ yang diterima Biro Pemerintahan Provinsi Kepri dan paripurna pengumuman gubernur definitif berhalangan tetap, Nurdin kini melaksanakan tugas-tugas gubernur.

Tapi, sampai kapan status Plt itu melekat? Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepri, Jumaga Nadeak menjelaskan, belum ada kejelasan mengenai pelantikan Nurdin Basirun sebagai gubernur definitif menggantikan Muhammad Sani yang berpulang awal bulan silam.

“Status Nurdin jadi definitif itu tunggu keputusan Pak Presiden Jokowi seperti apa,” kata Jumaga, dihubungi Batam Pos (grup batampos.co.id), Selasa (19/4).

Selama belum ada intruksi dari Presiden Joko Widodo melalui Mendagri Tjajo Kumolo, selama itu pula belum diketahui peralihan status dari Plt Gubernur Kepri menjadi gubernur definitif.

Meski begitu, Jumaga menuturkan belum ada kendala mengenai status ini. Umumnya yang berkenaan dengan kerja-kerja pemerintahan. Politisi asal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini malah menegaskan, masuknya radiogram Mendagri tentang pengangkatan Nurdin sebagai Plt Gubernur itu terbilang cepat. “Lebih cepat lebih bagus. Saya kira begitu. Biar tidak terjadi kekosongan jabatan dan tanggung jawab,” ucapnya.

Sebagaimana yang diberitakan sebelumnya, Kepala Biro Pemerintah Provinsi Kepri, Misni menyatakan telah menerima Radiogram Mendagri dengan nomor 121.21/1426/SJ, Senin (18/4), tentang pengangkatan Nurdin Basirun sebagai Plt Gubernur Kepri.

Dijelaskannya, didalam radiogram tersebut dijelaskan, berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah memuat beberapa keputusan. Dalam pasal 78 ayat (1) dibunyikan, kepala daerah atau wakil kepala daerah diberhentikan karena meninggal dunia.

“Supaya tidak terjadi kekosongan jabatan, Presiden melalui mendagri meminta Wakil Gubernur Kepri untuk melaksanakan tugas dan wewenang Gubernur Kepri sampai adanya kebijakan lebih lanjut dari pemerintah,” jelas Misni.

Nurdin Basirun yang akan melanjutkan estafet kepimpinan di Provinsi Kepri mengaku biasa saja. Ditegaskannya, apa yang harus dilkukannya kedepan adalah mewujudkan visi dan misi pembangunan yang sama-sama telah disusun semasa almarhum Sani masih hidup.

“Yang terpenting ada tanggungjawab yang harus diselesaikan. Apa tanggungjawab tersebut adalah membangunan Kepri sesuai dengan visi-misi yang telah disepakati bersama,” ujar Nurdin. (aya/bpos)

Respon Anda?

komentar