Ajudan: Itu Asli Tandatangan Gubernur Sani

2482
Pesona Indonesia
HM sani saat masih hidup. Foto: cecep mulyana/batampos
HM sani saat masih hidup. Foto: cecep mulyana/batampos

batampos.co.id – Polemik soal dugaan pemalsuan tandatangan almarhum Gubernur HM Sani akhirnya terkuak.┬áSurat Keputusan (SK) Panitia Seleksi (Pansel) Sekda Kepri defenitif yang diduga tandatangannya palsu itu diteken almarhum Gubernur Sani di Hotel Grand Hyatt, Singapore pada 3 April 2016 lalu.

Penandatanganan tersebut disaksikan tiga orang salah satunya adalah Ajudan Gubernur, Gitra Wardana. Hal itu menguatkan kalau tidak ada dugaan pemalsuan tandatangan Gubernur yang dilakukan oleh pihak manapun.

“SK tersebut diteken pada Minggu (3/4) malam di Singapura. Kemudian pada Senin (4/4) langsung dibawa ke Batam untuk diteruskan ke Kemendagri,” ungkap Gitra Wardana yang merupakan saksi hidup dan melihat langsung almarhum Gubernur Sani menandatangani SK tersebut.

Dikatakannya selain dirinya ada dua orang lainnya yang menyaksikan penandatangan SK tersebut. Salah satunya adalah putri Gubernur Kepri, Rini Fitrianti. Disebutkannya juga kenapa sedikit berbeda bentuk tandatangannya, Gitra mengatakan penandatangan dilakukan Gubernur pada posisi setengah berbaring.

“Kondisinya Bapak sedang istirahat, karena baru keluar dari rumah sakit. Karena SK tersebut penting dan harus ditandatangani, bapak tetap menandatanganinya. Hasilnya memang sedikit berbeda,karena dipengaruhi masalah kesehatan. Tetapi itu merupakan tandatangan asli Bapak,” tegas Gitra.

Sementara itu, rekan Gitra Wardana, Afrian Ginanjar yang juga sama-sama ajudan Gubernur menambahkan, selama proses pembuatan SK Pansel dirinya selalu menjadi perantara atau penghubung antara Gubernur Kepri dengan Plt Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kepri, Hasbi.

“Yang jelas dari awal proses penyusunan SK Pansel tersebut sudah ditangani oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kepri,” ujar Afrian menambahkan.

Diungkapkannya, nama-nama awal yang direkomendasikan oleh BKD juga disortir kembali oleh Gubernur. Sehingga terpilih nama-nama yang sudah tertuang dalam SK tersebut untuk disampaikan ke pusat. Disinggung mengenai perbedaan tipis pada tandatangan Gubernur, Afrian mengatakan saat membuat surat permohonan tidak bisa menghadiri kegiatan presiden bersama kepala daerah terpilih juga sudah terlihat berbeda dari yang aslinya.

“Perubahan tersebut tidak lepas dari pengaruh kesehatannya. Kita juga ingin meluruskan, sehingga tidak timbul persepsi-persepsi lainnya,” jelas Afrian. (jpg/bpos)

Respon Anda?

komentar