Panitera yang Terjaring OTT KPK Pernah Kerja di PN Batam

609
Pesona Indonesia
Penyidik KPK. Sumber foto: rmol
Penyidik KPK. Sumber foto: rmol

batampos.co.id – Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Edi Sofyan Nasution, yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu siangĀ  (20/4/2016), ternyata pernah bekerja di Pengadilan Negeri Batam.

Edi ditangkap tim satuan tugas KPK bersama dua orang lainnya di PN Jakarta Pusat. Dua orang lainnya merupakan pihak pemberi suap dan satu orang lagi sopir.

Dalam penangkapan itu turut diamankan uang yang jumlahnya diduga mencapai ratusan juta rupiah.

Baca Juga: Panitera PN Jakarta Pusat Terjaring OTT KPK

Ketua KPK Agus Raharjo membenarkan OTT yang dilakukan anak buahnya. Namun dia enggan merinci karena masih perlu dilakukan pemeriksaan 1×24 jam. Senada dengan Agus, komisioner KPK lainnya, Laode M. Syarif juga tak mau menjelaskan detail penangkapan.

”Sabar ya, besok (hari ini) kami sampaikan,” ujarnya.

Humas PN Jakarta Pusat, Jamaludin Samosir membenarkan ada paniteranya yang diamankan dalam OTT KPK. ”Memang benar ada OTT panitera PN Pusat, sekitar pukul 12 tadi,” kata Jamaludin.

Setelah menangkap Edi Nasution, penyidik KPK juga langsung menggeledah ruang kerja yang bersangkutan.

Sebelum bekerja di PN Jakpus, Edi diketahui pernah bekerja di beberapa daerah di Pulau Sumatera. Dia merupakan mantan Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri (PN) Medan pada 2012 awal, hingga berakhir jabatannya di 2015 awal.

“Saya baru dengar selentingan saja soal (OTT KPK) itu. Memang dia (Edi) pernah di PN Medan,” ungkap Juru Bicara Pengadilan Negeri (PN) Medan, Erintuah Damanik.

Erintuah juga menjelaskan, sebelum menjabat di sana, Edi juga pernah bertugas di PN Batam, Kepulauan Riau (Kepri). “Setelah di PN Batam, masuk ke PN Medan. Kemudian bertugas di PN Jakarta Utara dan terakhir di PN Jakarta Pusat,” jelasnya.

Namun, Erintuah tidak mengenalnya secara pribadi. Sebab, saat dia bertugas di PN Medan, dia mengaku tidak pernah berjumpa dengan Edi.

“Saya masuk di PN Medan, dia sudah ke luar dari PN Medan. Jadi, tidak pernah satu ruang sidang di PN Medan ini,” ungkapnya.

Juru bicara Mahkamah Agung (MA) Suhadi juga membenarkan hal tersebut. Dia mengatakan sudah mendapatkan laporan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Gusrizal. Panitera yang ditangkap merupakan administrator semua perkara dan eksekusi perdata.

Kasus yang menjerat oknum peradilan dalam catatan KPK cukup banyak. Sejak lembaga anti rusuah tersebut berdiri, sudah ada 13 hakim yang terjerat korupsi. Angka itu tentu belum termasuk panitera dan pejabat non hakim.

Sebelum ini KPK juga menangkap tangan Kasubdit Pranata Perdata di MA, Andri Tristianto Sutrisna. Dia ditangkap setelah menerima suap dari pengusaha yang terjerat kasus korupsi, Ihsan Suaidi. Uang suap sebesar Rp 400 juta diberikan lewat pengacara bernama Awang Lazuardi Embat. Suap tersebut untuk menunda penerbitan salinan putusan kasasi di MA. (gun/jpgrup/bp)

Respon Anda?

komentar