Pintu Perdagangan Internasional Digeser ke Timur

994
Pesona Indonesia
Kepala Staf Presiden Teten Masduki (kiri), Menhub Ignatius Jonan, Asisten II Sekda Provinsi NTT Alexander Sena dan Direktur Komersil PT Pelni Harry Boediarto saat diskusi Tol Laut di gedung Graha Pena Jakarta, Rabu (20/4/2016). Diskusi ini menyoroti dukungan terhadap nawacita Jokowi dalam mewujudkan tol laut, membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan--FOTO : MIFTAHULHAYAT/JAWAPOS
Kepala Staf Presiden Teten Masduki (kiri), Menhub Ignatius Jonan, Asisten II Sekda Provinsi NTT Alexander Sena dan Direktur Komersil PT Pelni Harry Boediarto saat diskusi Tol Laut di gedung Graha Pena Jakarta, Rabu (20/4/2016). Diskusi ini menyoroti dukungan terhadap nawacita Jokowi dalam mewujudkan tol laut, membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan–FOTO : MIFTAHULHAYAT/JAWAPOS

batampos.co.id – Pemerintah memberikan perhatian serius untuk memajukan Indonesia bagian timur. Bahkan pemerintah memiliki rencana besar menjadikan kawasan timur Indonesia sebagai pintu gerbang perdagangan internasional.

“Selama ini, mayoritas perdagangan baik ekspor maupun impor selalu menggunakan pintu Jawa dan Sumatera yang ada di bagian barat Indonesia. Nanti, pintu itu akan kita geser ke (Indonesia) timur,” ujar Kepala Staf Presiden Teten Masduki, saat Focus Group Discussion (FGD) tentang pelaksanaan tol laut dengan Jawa Pos Group, di Jakarta, Rabu (20/4/2016).

Teten mengakui, untuk menjadikan wilayah Timur sebagai pintu ekspor memang membutuhkan waktu karena terlebih dahulu harus mengembangkan industri. Karena itu, target jangka pendek adalah dengan menjadikannya sebagai pintu impor. “Ini sudah diusulkan ke Presiden (Jokowi),” katanya.

Untuk menggapai target itu, pemerintah kini tengah menyusun payung hukum yang akan mengatur agar impor beberapa komoditas tertentu, tidak boleh masuk ke pelabuhan di kawasan Indonesia Barat, melainkan harus masuk melalui pelabuhan di kawasan Indonesia Timur.

“Misalnya impor sapi, tekstil, dan produk tekstil, serta beberapa komoditas lainnya,” ucap pria yang lama berkecimpung sebagai aktivis antikorupsi itu.

Menurut Teten, skema perjanjian perdagangan bebas (free trade agreement) memang membuat Indonesia tidak bisa menolak impor produk-produk dari negara yang sudah meneken perjanjian FTA. Padahal, arus barang melalui kawasan Indonesia Barat seperti Batam maupun Jakarta sudah sangat padat.

Selain itu, karena barang-barang masuk dari wilayah barat, maka ketika barang itu kemudian didistribusikan ke wilayah timur menjadi lebih mahal. Karena itu, menggeser pintu masuk impor ke wilayah timur ibarat sekali dayung dua pulau terlampaui, yakni mengembangkan wilayah timur, sekaligus membuat harga produk di wilayah timur menjadi lebih murah. “Ini target yang kita bidik,” ujarnya.

Pengamat Transportasi dari Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Saut Gurning mengatakan, kebijakan intervensi perdagangan internasional bisa menjadi instrumen efektif untuk menggerakkan ekonomi Indonesia Timur. “Syaratnya, infrastruktur transportasi laut harus tersedia,” katanya.

Saut mencontohkan, selama ini kapal pengangkut barang dari Australia yang akan menuju ke Jawa, harus berputar dulu melalui Pelabuhan di Singapura. Setelah itu, dari Singapura baru masuk ke Tanjungpriok Jakarta atau Tanjungperak Surabaya.

“Nanti, sebagian kapal dari Australia itu harus bisa ditarik misalnya ke Sorong (Papua Barat) dulu, baru berlayar ke Jawa,” ucapnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution menyebut, Bitung bisa menjadi simpul perdagangan internasional untuk wilayah Sulawesi, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat, Papua, Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), maupun Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, serta Kalimantan Utara.

“Wilayah ini sangat strategis dalam konteks kerjasama ekonomi Asean,” ujarnya.

Namun, upaya menjadikan Indonesia Timur sebagai pintu masuk perdagangan internasional sejak 2012 belum menunjukkan hasil. Sebab, prasyarat menuju target itu memang belum dikembangkan dengan baik. Misalnya, pelabuhan yang memadai, kapal yang melayani trayek secara reguler, serta infrastruktur pendukung lainnya. “Di sinilah peran strategis tol laut sebagai pilar transportasi,” ujar Teten. (bal/owi/mia/jpgrup)

Respon Anda?

komentar