SK Pansel Sekda Kepri Diteken Sani di Singapura, Nurdin Boleh Ubah

1145
Pesona Indonesia
Sani saat berbincang saat ditemui di kediamannya Taman Duta Mas diakhir periode pertama jabatannya sebagai Gubernur Kepri. Foto: Muhammad Nur/batampos.co.id
Sani saat berbincang saat ditemui di kediamannya Taman Duta Mas diakhir periode pertama jabatannya sebagai Gubernur Kepri. Sani kini telah berpulangFoto: Muhammad Nur/batampos.co.id

batampos.co.id – Tanda tangan di SK Panitia Seleksi (Pansel) Sekretaris daerah (Sekda) Kepri yang sempat dilaporkan Plt Sekda Kepri Reni Yusneli ke Polda Kepri karena menduga tandatangan itu palsu, akhirnya terkuak. SK tersebut benar-benar diteken Sani saat berobat di Singapura, sebelum wafat.

Keaslian tanda tangan Sani itu diungkap oleh mantan ajudan Sani, Gitra Wardana. Dia menegaskan, tanda tangan tersebut asli dibuat oleh Sani.

“SK tersebut diteken pada Minggu (3/4/2016) malam di Singapura. Kemudian pada Senin (4/4/2016) langsung dibawa ke Batam untuk diteruskan ke Kemendagri,” ungkap Gitra Wardana, Rabu (20/4/2016).

Selain dia, ada dua orang lainnya yang menyaksikan SK tersebut diteken Sani. Salah satunya adalah putri almarhum Sani, Rini Fitrianti. “Kami yang mendampingi Bapak saat di Singapura, jadi kami tahu persis,” tegas Gitra.

Menurut Gitra, tanda tangan tersebut memang sedikit berbeda dengan tanda tangan Sani biasanya. Sebab, saat itu Sani sedang tidak sehat. Saat membubuhkan tanda tangan posisinya setengah berbaring dan tangan sedikit bergetar.

“Kondisinya Bapak sedang istirahat, karena baru keluar dari rumah sakit. Karena SK tersebut penting dan harus ditandatangani, bapak tetap menandatanganinya. Hasilnya memang sedikit berbeda, karena dipengaruhi masalah kesehatan. Tetapi itu merupakan tandatangan asli Bapak,” tegas Gitra.

Sementara orang ketiga yang menyaksikan langsung proses tanda tangan tersebut adalah Afrian Ginanjar yang juga ajudan almarhum Sani. Bahkan Afrian mengaku mengetahui seluruh proses pembuatan SK tersebut karena dirinya menjadi perantara  Gubernur Kepri dengan Plt Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kepri, Hasbi.

“Yang jelas dari awal proses penyusunan SK Pansel tersebut sudah ditangani oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kepri,” ujar Afrian menambahkan.

Kata Afrian, Sani juga sempat menyeleksi nama-nama yang diajukan oleh BKD Kepri. Kemudian terpilih beberapa nama yang kemudian diajukan ke Kemendagri dalam SK Pansel Sekda atau Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Pemprov Kepri itu.

Senada dengan Gitra, Afrian membenarkan jika tanda tangan Sani dalam SK itu sedikit berbeda dengan tanda tangan biasanya. Kata dia, bentuk tanda tangan serupa juga pernah dibuat Sani saat menulis surat pemberitahuan tidak bisa menghadiri pertemuan dengan Presiden Jokowi bersama beberapa kepala daerah terpilih lainnya di Istana Negara, awal April lalu.

“Perubahan tersebut tidak lepas dari pengaruh kesehatannya. Kami juga ingin meluruskan, sehingga tidak timbul persepsi-persepsi lainnya,” jelas Afrian.

Anggota Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Nuraida Mokhsen, mengatakan pihaknya tidak pernah meragukan keabsahan tandatangan almarhum Gubernur Sani terkait SK Pansel Sekda Kepri. Menurutnya, secara substansi Gubernur juga sudah memenuhi apa yang menjadi syarat dan ketentuan dalam SK tersebut.

“Karena sudah terpenuhi substansinya, maka keluarlah rekomendasi dari KSAN. Rekomendasi tersebut dikeluarkan sebelum berpulangnya almarhum (Sani),” ujar Nuraida, kemarin.

Masih kata Nuraida, kejadian ini tidak perlu dibesar-besarkan. Karena sudah jelas substansinya. Meskipun demikian, Plt Gubernur Kepri Nurdin Basirun punya kewenangan untuk melakukan peninjauan kembali. Artinya, Nurdin boleh melakukan perubahan pada SK tersebut.

“Kami sifatnya hanya menunggu, ada perubahan atau tidak. Kalaupun tidak ada, tahapan-tahapan bisa dilanjutkan. Karena sesuai jadwalnya akan dimulai pada bulan Mei mendatang,” ungkapnya.

Disinggung mengenai sikap Plt Sekda Kepri, Reni Yusneli, yang melaporkan dugaan pemalsuan tanda tangan tersebut ke Polda Kepri tanpa berkoordinasi dengan Plt Gubernur Kepri, Nuraida enggan untuk mengomentarinya.

“Kalau persoalan itu, cukup diselesaikan di daerah saja. Karena daerah yang lebih mengetahui. Selama ini memang, almarhum Gubernur Sani dan BKD Kepri selalu berkonsultasi ke kami,” tutupnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Plt Sekda Kepri, Reni Yusneli melaporkan dugaan pemalsuan tanda tangan Gubernur Kepri itu ke Polda Kepri. Reni menduga ada pihak-pihak yang memanfaatkan kesempatan untuk mewujudkan ambisi pribadi menyusul wafatnya M Sani, Jumat (8/4/2016) lalu.

Namun langkah Reni ini menuai pro dan kontra karena dalam laporannya tanpa berkoordinasi dengan Plt Gubenur Kepri, Nurdin Basirun. (jpg/bp)

Baca Juga:
> Plt Sekda Kepri Lapor Polisi Tanpa Koordinasi, Nurdin Merasa Dilangkahi
> Nurdin Jadi Plt Gubernur, Kursi Wagub Kosong, Ini Mekanisme Pergantiannya
> Nurdin Basirun Jabat Plt Gubernur Kepri
> Nurdin Bertekad Tuntaskan Masalah Konektivitas di Kepri
> Nurdin Ambil Alih Tugas Gubernur
> Gubernur Kepri HM Sani Meninggal
> Kumpulan Berita Tentang Sani

Respon Anda?

komentar