Komisi I DPRD Kepri Perjuangkan Polres Tanjungpinang jadi Polresta

557
Pesona Indonesia
Polres Tanjungpinang. foto:dok
Polres Tanjungpinang. foto:dok

batampos.co.id – Masih bulat tekad Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau, Sukhri Fakhrial untuk meningkatkan kelas Kepolisian Resor Kota Tanjungpinang menjadi Kepolisian Resor Kota Besar. Kebulatan tekad ini bakal diwujudkannnya dengan rencana bertatap-muka dengan Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Kepri, Brigjen Sam Budigusdian, Selasa (26/4) mendatang.

“Sekaligus silaturahim dengan beliau,” ujarnya, kemarin.

Apa yang hendak dibicarakan Sukhri dengan Sam Budigusdian? Sukhri menjelaskan, pada pertemuan itu nantinya akan dibahas kelanjutan upaya peningkatan kelas Polresta Tanjungpinang. Karena sebelumnya, sambung Sukhri, sudah pernah ada pembicaraan lisan antara dirinya dengan Kapolda Kepri dan bahkan hingga Mabes Polri.

“Karena secara implisit Kapolri juga setuju mengenai kenaikan kelas Polresta Tanjungpinang ini,” ungkapnya.

Tindak lanjut dari permohonan lisan beberapa waktu, lanjut Sukhri, DPRD Kepri diminta untuk dapat mengirimkan ajuan tersebut secara tertulis kepada Kapolda Kepri kemudian dilanjutkan ke Mabes Polri. “Begitu bunyinya. Kami diminta segera dikirimkan suratnya ke Kapolri, ini perintah Kapolri,” beber Sukhri.

Ide peningkatan kelas ini, sambung Sukhri, juga demi meningkatkan kondusivitas Kota Tanjungpinang sebagai ibu kota provinsi. Karena itu, dasar-dasar untuk pengajuan ini juga sedang dirancang untuk disampaikan langsung ke Kapolri Jenderal Badrodin Haiti.

“Kalau nanti statusnya meningkat, pasti fasilitas dan SDM-nya juga. Ini yang kami harapkan. Bagaimana pun Tanjungpinang ini kan ibu kota provinsi, sudah semestinya mendapatkan keistimewaan,” kata Sukhri.

Belum lagi menimbang letak geografis Kepri yang terdiri dari pulau-pulau. Sehingga menurutnya, menimbulkan potensi persoalan keamanan. Peningkatan kewaspadaan tersebut meliputi keamanan dari terorisme, narkoba, trafficking, dan segala macam potensi kejahatan lainnya.

“Lebih apik kita antisipasi sekarang. Apalagi Pak Jokowi juga sudah memaparkan Kepri termasuk salah satu pintu masuk narkoba,” lanjutnya.

Maka itu, sambung Sukhri, diperlukan peningkatan sarana prasarana termasuk satu diantaranya penambahan jumlah personil kepolisian. Terlebih dikarenakan Pulau Bintan terdiri dari dua kabupaten/kota, sehingga jumlah penduduknya terbilang ramai.

Terkait persyaratan peningkatan status ini, Sukhri memaparkan syaratnya cukup mudah. Adanya ajuan dari tokoh masyarakat atau lembaga perwakilan masyarakat di daerah tersebutm sudah dapat menjadi bahan pertimbangan peningkatan status tersebut.

Terpisah, Kapolda Kepri, Brigjen Sam Budigusdian saat dijumpai di DPRD Kepri belum lama ini, menyampaiakan peningkatan status ini masih dalam proses administrasi. “Kami juga masih menunggu dari DPRD,” ucapnya singkat. (aya/bpos)

Respon Anda?

komentar