Natuna Mengejar Ketertinggalan, Kepri Terbebas Status Daerah Tertinggal

642
Pesona Indonesia
Direktur Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal Pembangunan Daerah Tertingal (Dirjen PDT) Kementrian Desa, PDT dan Transmigrasi, Singgih Wiranto. foto:net
Direktur Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal Pembangunan Daerah Tertingal (Dirjen PDT) Kementrian Desa, PDT dan Transmigrasi, Singgih Wiranto. foto:net

batampos.co.id – Setelah Kabupaten Natuna mampu mengejar ketertinggalan dari daerah lain, seluruh kabupaten di Kepulauan Riau (Kepri) dianggap sudah maju. Terbebas dari status daerah tertinggal.

“Periode lalu Natuna masuk daerah tertinggal, sekarang sudah terentaskan,” kata Direktur Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal (Dirjen PDT) Kementrian Desa, PDT dan Transmigrasi, Singgih Wiranto, usai Rapat Koordinasi (Rakor) Pengembangan Permodalan UMKM yang dihadiri 14 Kabuten tertinggal di wilayah Indonesia Bagian Barat yang digelar di Hotel Golden View, Rabu (20/4).

Singgih menyampaikan, berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, daerah tertinggal yang harus dientaskan di Indonesia mencapai 122 Kabupeten. Tahun 2019, Kementrian menargetkan 80 Kabupaten terlepas status daerah tertinggal. “Menjadi daerah kategori maju,” ungkapnya lagi.

Kementrian juga manargetkan, di tahun 2019 nanti terjadi peningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal sebesar 7,24 persen, berkurangnya persentase penduduk miskin sebesar 14 persen. Serta meningkatnya kualitas Sumberdaya Manusia (SDM) di daerah tertinggal melalui peningkatan indeks pembangunan manusia di daerah tertinggal sebesar 69,59 persen di tahun 2019.

Salah satu upaya yang dilakukan Kementrian, melakukan rakor antara daerah tertinggal dengan instansi terkait baik pemerintah maupun swasta. Sehingga permasalahan di daerah dapat diurai, dan dicarikan solusinya. “Sulitnya investasi masuk dipecahkan,” ungkapnya.

Menurut Singgih, daerah tertinggal memiliki potensi yang cukup besar untuk dikembangkan. Seperti pertambangan dan pertanian.”Pariwisata yang indah juga banyak di daerah tertinggal. Misalnya Raja Ampat, memiliki wisata laut yang cukup bagus, ” ungkapnya.

Sayangnya, keberadaannya belum dikelola dengan baik, belum banyak pengusaha yang melakukan investasi di daerah itu. Karena umumnya, di daerah tertinggal masih minim infrastruktur, seperti jalan, pelabuhan air, serta listrik. “Investasi sulit masuk,” ungkapnya.

Karenanya, Singgih menyarankan daerah untuk memprioritaskan pembangunan infrastruktur. Ditunjang dengan jaminan keamanan, sumber daya manusia (SDM) serta aturan main yang mendukung. “Supaya investor tertarik,” bebernya.

Perizinan yang menyangkut investasi dipermudah. “Bila perlu digratiskan,” tutupnya.(hgt/bpos)

Respon Anda?

komentar