Tiga Kecamatan di Bintan Ditetapkan sebagai Kawasan Minapolitan

1040
Pesona Indonesia
Keramba ikan milik nelayan di perairan Mantang. Kecamatan ini masuk dalam kawasan minapolitan yang ditetapkan KKP RI. Sayangnya, status ini tidak dimaksimalkan untuk menjolok bantuan dari pemerintah pusat. F. Fatih Muftih / Batam Pos.
Keramba ikan milik nelayan di perairan Mantang. Kecamatan ini masuk dalam kawasan minapolitan yang ditetapkan KKP RI. Sayangnya, status ini tidak dimaksimalkan untuk menjolok bantuan dari pemerintah pusat. F. Fatih Muftih / Batam Pos.

batampos.co.id – Selama ini, Kabupaten Bintan hanya santer tersiar menjadikan sektor pariwisata sebagai pendulang utama pendapatan daerah. Padahal, sektor kelautan dan perikanan di Bintan juga tidak kalah menguntungkan. Karena itu, bukan alasan pula Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI menetapkan tiga kecamatan di Bintan sebagai kawasan minapolitan. Yakni Kecamatan Bintan Timur, Bintan Pesisir, dan Mantang.

Tiga kecamatan yang memiliki wilayah perairan cukup luas ini dinilai punya potensi besar untuk menggarap sektor kelautan dan perikanan. Tapi sayangnya, di mata Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bintan, Umar Ali Rangkuti, status minapolitan ini belum digarap maksimal. “Saya baru tahu setelah ikut rapat dengan KKP beberapa waktu lalu,” ungkapnya, kemarin.

Dalam rapat di Jakarta tersebut, Umar juga mendapati, sebenarnya ada banyak alokasi anggaran bantuan dengan jumlah cukup besar bagi pengembangan kawasan minapolitan. Baik itu pengembangan di sektor kelautan semisal pembangunan dermaga nelayan, atau pengembangan sektor perikanan seperti kapal-kapal maupun alat tangkap ikan. Karena itu, ada baiknya instansi terkait di Pemkab Bintan bisa memaksimalkan kawasan minapolitan di tiga kecamatan agar bisa menjolok anggaran di kementerian.

“Kalau anggarannya ada kan tinggal mengajukan proposal bantuan. Tapi ya itu, kawasan minapolitannya harus terlebih dahulu dikembangkan,” kata politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini.

Sementara saat ini, informasi yang dipunya Umar bahwasanya nelayan-nelayan di Bintan hanya memanfaatkan anggaran sebesar Rp 500 juta saja. “Padahal masih ada lagi anggaran untuk perikanan yang jumlahnya lebih besar,” sebut Umar.

Kaena itu, pemerintah atau dinas terkait, kata Umar, harus punya kemauan dan kemampuan menjolok anggaran yang ada tersebut dengan berbagai perencanaan yang matang dan diajukan ke pusat. Hal ini sangat penting untuk pembangunan minapolitan yang belum terbangun maksimal. Padahal jika minapolitan tiga kecamatan tersebut terbangun, hasil perikanan di Bintan akan besar dan menjadi potensi untuk kesejahteraan masyarakat.

“Kami selaku DPRD akan menyokong ini, akan terus berkoordinasi agar dinas terkait mengejar anggaran ini, karena setiap tahunnya selalu ada. Cuma pemerintah pusat tidak dapat menyalurkan anggaran tersebut karena tidak mendapatkan masukan dari pemerintah daerah,” jelasnya.

Disebutkannya, pengembangan minapolitan seperti fasilitas budidaya ikan keramba, pembangunan fasilitas pendukung nelayan seperti pelabuhan dan jalan, kemudian pengadaan teknologi pembibitan ikan hingga bantuan alat tangkap dapat dilakukan dengan anggaran dari pusat.

“Kalau hanya mengandalkan anggaran daerah, pastinya pembangunan tersebut tidak akan maksimal, apalagi saat ini APBD mengalami penurunan. Kami akan dorong ini, serta pembangunan lain yang akan dibangun dari anggaran pemerintah pusat,” tambahnya. (muf/bpos)

Respon Anda?

komentar