Lima Desa di Natuna Bakal Telat Serap Dana Desa

636
Pesona Indonesia
ilustrasi dana desa Foto: istimewa
ilustrasi dana desa Foto: istimewa

batampos.co.id – Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Natuna merilis, terdapat lima desa bakal mengalami keterlambatan penyerapan anggaran ditahun 2016 ini.

Pasalnya, hingga saat ini lima Kepala Desa belum mengajukan permohonan penyampaian APBDes tahun 2016 kepada BPKAD. Sementara desa lain sudah mendapat penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) triwulan I tahun 2016, termasuk Dana Desa.

Lima desa belum disalurkan adalah Desa Sungai Ulu, Desa Sepempang, Desa Batu Gajah, Desa Tanjung Batang dan Desa Setumuk.

Kepala Bidang Anggaran BPKAD Pemkab Natuna Suryanto mengatakan, seharusnya pihak kecamatan sudah menyikapi permasalahan keterlambatan penyaluran ADD di lima desa tersebut.

“Keterlambatan disebabkan desa bersangkutan belum menyerahkan APBDesnya. Sebagai acuan penggunaan anggaran,” kata Suryanto, Jumat (22/4).

Dikatakan Suryanto, penyaluran pada triwulan pertama kepada desa, sudah termasuk Dana Desa, ADD, restribusi dan bagi hasil pajak, serta tunda bayar ditahun 2015.

Saat ini, alokasi anggaran keseluruhan untuk desa sebesar Rp 140,5 miliar. Pada triwulan pertama sudah disalurkan sebesar Rp 25,1 miliar atau sebesar 17,88 persen direalisasi, tidak termasuk lima desa bermasalah.

Penyaluran dana desa tahap I sebesar 60 persen, bagi hasil pajak dan retribusi ke desa sebesar 40 persen, akan mulai disalurkan hari ini, paling lambat 7 hari kerja, yang dokumen persyaratan sudah terpenuhi.

Untuk Penyaluran selain ADD triwulan I dan kurang bayar 2015, diatur perbub terbaru Nomor 21/2016 tentang pelaksanaan dan transfer ke Desa, prosesnya langsung di BPKAD. Dengan catatan, menyampaikan persyaratan tercantum, diantaranya laporan penggunaan ADD selain dana desa minimal 50 persen.

“ADD triwulan pertama untuk APBDes, termasuk bagi hasil pajak, bisa digunakan untuk bidang penyelengaraan pemerintah desa, tunjangan aparatur Desa sebesar 30 persen total ADD, serta bidang pelaksanaan pembangunan dan belanja publik 70 persen,” kata Suryanto.(arn/bpos)

Respon Anda?

komentar