Distributor Ilegal Selundupkan Rokok Bintan ke Malaysia dan Singapura

ilustrasi
ilustrasi

batampos.co.id – Kabupaten Bintan mendapatkan kuota rokok sebanyak 17.475 kardos atau setara dengan 10.485.000 bungkus rokok pertahunnya dari Badan Pengusaha (BP) Kawasan Bintan. Kuota rokok yang memiliki berbagai jenis merek ini diperuntukan kepada sembilan distributor yang berdiri di Tanjunguban, Kecamatan Bintan Utara diantaranya PT Tri Star Bintan (TSB), PT Trio Esoko Sukses (TES), PT Bintan Aroma Sejahtera (BAS), PT Sri Harta Mas (SHM), PT Sinar Niaga Mandiri (SNM), PT Bintan Anugrah Pratama (BAP), PT Golden Bambu (GB), PT Muda Gemilang (MG), dan PT Karya Putri Makmur (KPM).

Namun dari sembilan distributor itu hanya empat yang mengantongi dokumen perizinan Tanda Daftar Gudang (TDG) sedangkan limanya lagi tidak berdokumen alias ilegal. Dengan tidak mengantongi TDG ini membuat Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disperindagkop dan UKM) Bintan kesulitan memantau pergerakan barang tersebut baik itu keluar ataupun yang masuk. Sehingga dimanfaatkan oleh distributor dalam melakukan penyelundupan rokok dari Bintan ke negara tetangga baik itu Malaysia maupun Singapura serta ke Pekanbaru, Provinsi Riau.

“Ada lima distributor yang tidak mengantongi TDG diantaranya PT SNM, PT BAP, PT GB, PT MG dan PT KPM. Kelimanya sudah kita kenakan sanksi sementara dengan penyegelan dan penutupan perusahaan tersebut. Dan kita berikan waktu selama 25 hari dari 13 April-8 Mei 2016 ini. Jika tetap membangkang akan kita tutup selamanya bahkan izin usaha niaganya kita cabut,” ujar Penyelidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Disperindagkop dan UKM Bintan, Setya Kurniawan saat ditemui di Pasar Tani, Jalan Ceruk Ijuk, Kecamatan Toapaya, Jumat (22/4).

Penyegelan maupun penutupan distributor rokok yang dilakukan Disperindagkop dan UKM Bintan ini, lanjutnya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan yang mengatur tentang perdagangan yaitu setiap pelaku usaha wajib memiliki atau mencantumkan TDG. Karena tanpa TDG ini pelaku usaha bebas menimbun barang dagangannya di lokasi khusus tanpa ada yang ketahui baik itu jumlah maupun jenis barangnya.

Bahkan pihak distributor juga diwajibkan setiap bulannya melakukan laporan sesuai formatnya ke Disperindagkop dan UKM Bintan. Karena bedasrkan Peraturan Kementerian Perdagangan (Kemendag) Nomor 90 Tahun 2014 tentang penataan dan pembinaan perdagangan diwajibkan menyelenggarakan format administrasi pergudangan perbulannya setiap tanggal 15. Jadi dua unsur itu sangat penting bagi pihaknya dalam mengawasi jumlah barang yang dimuat hingga pendistribusiannya ke luar.

“Apabila mereka tidak mengindahkan aturan maka kita kenakan Pasal 12 Ayat 1 Huruf D dan Pasal 15 yang mengatur tentang pergudangan dan administrasi dengan saknsinya tak hanya sekdar penutupan ataupun penyegelan saja melainkan pembekuan aktifitas dan pencabutan izin usaha serta dikenakan denda Rp 2 miliar,” katanya. (ary/bpos)

Respon Anda?

komentar