Mantan Bupati dan Pj Bupati Lingga Diperiksa Terkait Penerbitan 23 Izin Tambang

2132
Pesona Indonesia
Salah satu lokasi tambang pasir di Singkep Barat. foto:rpg
Salah satu lokasi tambang pasir di Singkep Barat. foto:rpg

batampos.co.id – Polres Lingga telah memanggil mantan Bupati Lingga, H Daria dan mantan Pj Bupati Lingga Edi Irawan terkait penerbitan 23 izin usaha pertambangan (IUP). Namun, Polres Lingga belum dapat mengekspose hasil pemeriksaan karena belum selesai, Jumat (22/4).

Kasat Reskrim Polres Lingga AKP Syaiful Badawi seperti yang dilansir media beberapa waktu lalu mengatakan, pemeriksaan terhadap saksi dan sejumlah nama pejabat di Lingga masih terus berlangsung. Pekan depan, kata Badawi, jika pemeriksaan selesai Polres segera mengekspose perkara dugaan penerbita izin 23 perusahaan tambang di Kabupaten Lingga menjelang pilkada 2014 lalu.

“Jadwal kita meleset. Pemeriksaan belum selesai masih meminta keterangan dari pihak-pihak terkait. Pekan depan kalau sudah selesai, kita akan ekspose,” janji Badawi kepada awak media beberapa waktu lalu.

Sementara itu, Kapolres Lingga AKBP Surisman mengatakan, pihak polres terus menindak lanjuti dugaan pelanggaran hukum 23 IUP di Lingga. “Kalau soal itu (Izin tambang) tetap lanjut, kita sudah memanggil pihak terkait (dinas) untuk mengumpulkan informasi dan juga mencari pelanggaran hukumnya di mana,” terang Kapolres.

Selain dinas, pejabat dan mantan bupati maupun Pj Bupati, Polres Lingga juga memanggil pengusaha tambang untuk dimintai keterangan.

Hal ini juga ditanggapi staf khusus Hukum dan Pemerintahan Kabupaten Lingga, Rudi Purwonegroho. Menurutnya soal izin tambang merupakan kewenangan dan hak provinsi, namun dikeluarkan oleh mantan bupati dan Pj bupati sehingga menyalahi undang-undang minerba. Lebih parah lagi, kewenangan soal prinsip bukanlah wewenang Pj Edi Irawan yang hanya lebih kurang 7 bulan menjabat. Namun begitu berani, melegalkan dan memberikan izin tambang. Sementara dilapangan, sejumlah perusahan telah beraktifitas.

“Persoalan ini harus benar-benar diselesaikan. Kita minta Polres, serius menyelesaikan dugaan ini. Biar terang benderang,” ungkap Rudi.

Data yang dihimpun Batampos, tercatat 57 perusahaan tambang yang mendapat izin eksplorasi di Lingga. Sebanyak 10 perusahaan mendapatkan izin peningkatan IUP OP. Yakni perusahaan PT Mulia Sukses Makmur (Bijih Besi), PT Sumatra Mining Investama (Bijih Bauksit), PT Dabo Pasir Permata (Bijih Besi), PT Sarana Usaha gemilang (Bijih Bauksit) PT Gelobal Samudra Atlantik (Bijih Bauksit), PT Sungai Raya Singkep (Bijih Timah), PT Telaga Bintan Jaya (Bijih Besi), PT Princes Flora Indonesia dua izin (Bijih Bauksit) dan terakhir PT Batamas Indah Permai (Bijih Timah). Peningkatan IUP OP kepada 10 perusahaan ini antara 9 sampai 10 tahun kedepan.

Sementara itu Perusahaan yang mendapatkan perpanjangan IUP OP sebanyak 4 perusahaan yakni PT Tri Dinasti Pratama (Bijih Besi), PT Hermina Jaya (bijih Bauksit), PT Penarik Bintan (Bijih Besi) dan PT Growa Indonesia. Perpanjangan IUP OP antara 3 sampai 10 tahun kedepan.

Selain itu, 8 Perusahaan mendapat perpanjangan IUP Eksplorasi yakni PT Batamas Indah Permai (batu geranit), PT Bumi Mineral Perindo (Biji Timah), PT Teluk Kijing Energi (Biji Timah), PT Mitra Alam Resources du izin (Bijih timah), PT Astlin Megah Dewantara (Bijih Bauksit), PT Teluk Kijing Energi (Bijih Timah) dan PT Supreme Alam Resaouces (Bijih Timah). Perusahaan yang mendapat perpanjangan IUP eksplorasi antara 2 sampai 6 tahun kedepan.

Sementara itu satu perusahaan yakni PT Singkep Timas Utama(Bijih timah) malah mendapat penjabutan Izin IUP OP.

Rudi berharap, hal ini segera diselesaikan penegak hukum. Begitu juga pihak perusahaan terkait. Soal kewenangan Amdal, menjadi tanggung jawab Pemkab Lingga. Hal tersebut, juga perlu dikaji lebih mendalam, agar tidak menjadi persoalan yang terulang seperti tahun-tahun sebelumnya. (mhb/bpos)

Respon Anda?

komentar