Pembangunan Gudang Logistik Dibatalkan, Kontraktor Belum Kembalikan Uang ke Kasda

368
Pesona Indonesia
Proyek gudang logistik di Tanjung Momong, Tarempa. foto: syahid/batampos
Proyek gudang logistik di Tanjung Momong, Tarempa. foto: syahid/batampos

batampos.co.id – Pekerjaan pembangunan gudang logistik yang berlokasi di Tanjung Momong, Tarempa, dengan pagu anggaran Rp 5.433.340.000 tidak dapat diselesaikan dengan baik oleh pihak pelaksana kegiatan yaitu PT Cipta Adhi Guna.

Padahal pemerintah daerah pada tahun 2015 telah mencairkan anggaran sebesar 20 persen dari pagu anggaran, setelah dihitung oleh konsultan pengawas pekerjaan yang dilaksanakan hanya sampai 8,7 persen. Seharusnya pihak pelaksana mengembalikan sisa anggaran tersebut namun hingga kini anggaran itu belum juga dikembalikan ke kas daerah.

“Sampai hari ini kontraktor pelaksana kegiatan belum mengembalikan sisa anggaran yang dicairkan,” Kata Kepala Disperindagkop dan UKM Linda Maryati, Kamis (21/4).

Menurutnya pemerintah daerah telah berupaya melakukan mediasi ke pihak lembaga asuransi dan jaminan pelaksanaan dari bank sesuai dengan dokumen kontrak antar pemerintah dengan rekanan perusahaan sebagai pelaksana kegiatan tersebut. Namun hingga kini juga belum ada hasilnya.

Linda menjelaskan, pembangunan gudang logistik itu diakui dihentikan oleh pemerintah daerah, sebab dianggap tidak mampu mengerjakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Beberapa hari sebelum selesai kontrak, pemda sudah memutuskan agar pekerjaan dihentikan.

Kata Linda, pihaknya sudah merencanakan pada tahun 2016 ini akan dilelang ulang, namun niat itu diurungkan lantaran terbitnya Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 2015 tentang larangan mendirikan suatu bangunan di tepi jalan. Karena bangunan itu didirikan di tepi jalan, maka sebelum terlanjur, gudang akan dibangun ditempat lain.

“Kita sudah merencanakan akan melelang ulang tahun ini tapi terbentur perda. Dari ketentuannya seharusnya gudang juga harus dekat dengan pelabuhann sampai sekarang kita belum dapat menentukan dimana lokasi yang tepat,” ungkapnya.

Dengan adanya perda tersebut pihaknya terpaksa menunda kegiatan dan tidak dapat menentukan jadwal pembangunannya. “Terpaksa kita tunggu lagi dan kami harus mencari lokasi lain,” ujarnya.

Saat ditanya tentang bangunan yang telah jadi 8,7 persen dan jika dialihkan lokasinya nanti, apakah bangunan itu menjadi aset daerah atau dimusnahkan. Linda langsung menjawab sudah tentu akan di asetkan dan bisa jadi bangunan itu di musnahkan. Namun hal itu butuh waktu dan sudah tentu prosesnya tidak mudah seperti apa yang dipikirkan.

“Proses dululah, tetap mengikuti aturan yang berlaku, bisa jadi itu dijadikan aset pemda tapi diubah peruntukannya seperti untuk tempat nongkrong,” jelasnya. (sya/bpos)

Respon Anda?

komentar