Polres Karimun Siap Lidik Kasus Penyelundupan 2.050 Bahan Dasar Peledak

671
Kepala Kanwil DJBC dan Kapolda Kepri memberikan penjelasan tentang penangkapan bahan dasar peledak. foto:sandi/batampos
Kepala Kanwil DJBC dan Kapolda Kepri memberikan penjelasan tentang penangkapan bahan dasar peledak. foto:sandi/batampos

batampos.co.id – Saat ini penyidik di Kanwil Khusus DJBC Tanjungbalai Karimun sedang menangani perkara penyelundupan bahan dasar peledak, yakni ammonium nitrat yang berasal dari Malaysia dengan tujuan Sulawesi. Sesuai dengan pernyataan Kapolda Kepri Brigjen Pol Sam Budigusidian beberapa hari lalu bahwa polisi akan ikut menyidiknya untuk menerapkan UU RI Nomor 12 Tahun 1951 tentang Darurat.

”Memang benar, Polri akan menyidik pelaku penyelundupan Ammonium nitrat dengan pasal yang berbeda sebagaimana diatur dalam UU Nomor 12 tahun 1951. Hanya saja, belum ada perintah dari Polda Kepri untuk Polres Karimun melakukan penyidikan terhadap pelaku penyelundupan. Tapi, pada prinsipnya, jika kita diminta untuk menyidiknya, maka kita siap untuk melakukannya,” ujar Kapolres Karimun, AKBP I Made Sukawijaya, Jumat (22/4).

Hanya saja, pada saat kapal yang membawa 2.050 karung atau 51 ton ammonium nitrat ditangkap oleh BC, Satuan Intelkam Polres Karimun sudah langsung ke Kanwil Khusus DJBC untuk berkoordinasi dengan pihak BC. Dalam hal ini, karena BC di sini levelnya Kanwil, maka koordinasi lebih lanjut dalam perkara ini tentunya ke Polda Kepri.

Kepala Bidang Penyidikan dan Barang Bukti Kanwil Khusus DJBC Tanjungbalai Karimun, Winarko secara terpisah mengatakan, memang sampai saat ini penyidikan masih tetap berlanjut oleh penyidik BC. ”Untuk penyidikan yang dilakukan oleh Polri belum ada, tetapi kooordinasi memang ada. Yang jelas, penyidikan terkait penyelundupan masih kita kembangkan,” jelasnya.

Sesuai berita di koran ini, kapal patroli BC 20005 berhasil menangkap KM Harapan Kita B 29 No 769 yang membawa muatan 51 ton ammonium nitrat bernilai Rp 6,6 miliar yang berasal dari negeri jiran Malaysia. Penangkapan tersebut disebabkan muatan tidak dilindungi dengan dokumen impor sebagai pengimpor resmi yang memperoleh izin dari pemerintah. Karena, bahan tersebut tidak saja bisa menjadi pupuk, tapi juga bisa berubah menjadi bahan peledak. (san/bpos)

Respon Anda?

komentar