Hartawan Melawan, Ajukan PK dalam Kasus Bank Century

627
Pesona Indonesia
Terpidana kasus korupsi Bank Century Hartawan Aluwi dikawal petugas kepolisian di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Jumat (22/4/2016). Selanjutnya Mabes Polri akan menyerahkan Hartawan Aluwi kepada pihak Kejaksaan Agung. FOTO:MIFTAHULHAYAT/JAWA POS
Terpidana kasus korupsi Bank Century Hartawan Aluwi dikawal petugas kepolisian di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Jumat (22/4/2016). Selanjutnya Mabes Polri akan menyerahkan Hartawan Aluwi kepada pihak Kejaksaan Agung. FOTO:MIFTAHULHAYAT/JAWA POS

batampos.co.id – Kendati telah dijebloskan ke penjara, drama pelarian buron Bank Century Hartawan Aluwi belum berakhir.

Lelaki yang terbukti melarikan uang nasabah Antaboga (instrumen investasi yang dijual di Bank Century) itu justru sedang mengumpulkan kekuatan untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) kasusnya ke Mahkamah Agung (MA).

Kuasa hukumnya berencana mengajukan PK tersebut pekan depan. Joko Sulaksono, kuasa hukum Hartawan, menyatakan bahwa kliennya divonis dalam kondisi in absensia.

Baca Juga: Banyak Buronan RI yang Belum Tertangkap, JK Sindir Singapura

Ketika itu Hartawan tengah lari ke Singapura. Joko berpandangan, jalannya sidang dengan dakwaan bahwa Hartawan melakukan penipuan tersebut belum bulat.

”Saya pastikan, fakta yang terjadi tidak seperti dakwaannya,” tegasnya, Sabtu (23/4/2016).

Apalagi, jelas Joko, selama ini jaksa penuntut umum (JPU) hanya mendapatkan bukti dari PT Anta Boga Delta Sekuritas dan sejumlah pihak lainnya. Namun, lanjut dia, belum ada bukti dari Hartawan. Karena itu, ada sejumlah hal yang belum terkuak. ”Padahal, Hartawan juga memiliki sejumlah data,” ucapnya.

Lalu, apa bukti baru yang akan diajukan tersebut? Joko menerangkan, sebagian bukti itu telah dimiliki. Sisanya, semua masih dikumpulkan dan akan digunakan dalam pengajuan PK.

”Keluarga Hartawan sedang mengumpulkan semua bukti baru itu. Tunggu saat sidang PK nanti ya,” ujar dia.

Joko mengatakan, peran Hartawan dalam kasus penipuan nasabah Century tersebut tergolong kecil. Sebab, ada pihak lain yang mengatur semua upaya itu.

”Kami tidak ingin menyudutkan orang lain. Tapi, kenyataannya, Robert Tantular (eks pemilik Bank Century, Red) yang memiliki peran utama terjadinya penarikan uang nasabah,” ujarnya.

Apakah Hartawan merasa tidak mengambil uang nasabah Rp 408,4 miliar? Joko mengungkapkan bahwa soal itu pihaknya masih membahasnya dengan tim kuasa hukum. ”Masih kami cari informasinya,” kata dia.

Karena itu pula, Hartawan juga belum membayar denda Rp 10 miliar yang menjadi vonis pengadilan.

”Harus dilihat apakah berubah atau tidak di sidang PK. Tapi, kalau untuk hukuman badannya, klien kami telah menerimanya,” ucap dia.

Selain itu, Joko menilai janggal penangkapan kliennya. Sebab, lanjut dia, beberapa bulan sebelumnya Hartawan sudah ingin menyerahkan diri ke Kejaksaan Agung (Kejagung). Kuasa hukum juga sudah berkomunikasi dengan Kejagung.

”Kami telah membahas upaya penyerahan diri itu dengan jaksa, tepat sebelum Hartawan ditangkap,” ungkapnya.

Namun, secara tiba-tiba pemerintah Singapura tidak memperpanjang status permanent resident. Akhirnya Hartawan mencoba mendatangi Kedutaan Besar Indonesia di Singapura.

”Secara mendadak, ditangkaplah Hartawan oleh Bareskrim,” ujar Joko.

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) Noor Rachmad justru tidak mengetahui bahwa kuasa hukum Hartawan sudah berkomunikasi soal rencana penyerahan diri tersebut. ”Saya tidak mengetahui ada keinginan serahkan diri,” ucapnya kepada Jawa Pos kemarin.

Noor mempertanyakan siapa JPU yang diajak berkomunikasi oleh kuasa hukum Hartawan. ”Dengan siapa membahasnya? Sebagai Jampidum, saya malah tidak mendengar itu,” tegasnya.

Soal rencana mengajukan PK, Jampidum justru mempersilakan. ”PK itu hak setiap warga negara. Justru dengan mengajukan PK, tentu proses hukum lebih cepat dan lebih jelas,” tuturnya.

Pihaknya, jelas Noor, akan selalu siap untuk menghadapi proses hukum yang diajukan terpidana. ”Kami siap-siap saja,” kata mantan jaksa agung muda perdata dan tata usaha negara (Jamdatun) tersebut.

Lalu, bagaimana proses penyitaan aset dari Hartawan? Noor menerangkan bahwa sebenarnya vonis untuk Hartawan hanya pidana badan 14 tahun dan denda Rp 10 miliar yang dapat diganti dengan penjara enam bulan.

”Tapi, uang hasil penipuannya tetap akan diupayakan bisa kembali ke nasabah yang tertipu,” ucapnya.

Caranya, nanti semua barang bukti berupa aset hasil penipuan itu dikumpulkan. Lalu, dilakukan lelang untuk aset tersebut seperti surat berharga dan rekening bank di Hongkong.

”Semua hasil penipuan itu akan dibagi secara rata kepada para korban. Saya harap para korban lebih bersabar,” tuturnya.

Kadivhumas Mabes Polri Brigjen Boy Rafli Amar menerangkan, upaya pencarian terhadap dua buron terakhir kasus Bank Century Anton Tantular dan Hendro Wiyanto juga terus dilakukan. Bahkan, sebenarnya lokasi dua pelarian tersebut telah terendus. ”Tunggu waktunya saja,” ujarnya.

Karena khawatir keduanya kabur dan berpindah negara, Polri tidak bisa mengumumkan lokasi dan berbagai upaya yang dilakukan untuk menangkap mereka. ”Ini masih rahasia,” kata mantan Kapolda Banten tersebut. (idr/c9/sof/jpgrup)

Baca Juga:
> Banyak Buronan RI yang Belum Tertangkap, JK Sindir Singapura
> Top!!! Kejagung Bekuk Buron Kasus Century di Singapura
> Bareskrim Jemput Buron Korupsi Bailout Century di Singapura
> Kisah Polisi Lakukan Operasi Senyap Pulangkan Koruptor ke Indonesia dari Singapura

Respon Anda?

komentar