Rudi Ngotot Minta UWTO Dihapus

18854
Pesona Indonesia
WALI Kota Batam, Muhammad Rudi (dua dari kiri) menyampaikan persoalan di Batam dalam rapat Panitia Kerja (Panja) Free Trade Zone (FTZ) Batam Komisi VI DPR di Jakarta, Selasa (19/4/2016). Rudi berharap kewenangan atas lahan di Batam diserahkan kepada Pemko Batam. Foto: dok. batampos
WALI Kota Batam, Muhammad Rudi (dua dari kiri) menyampaikan persoalan di Batam dalam rapat Panitia Kerja (Panja) Free Trade Zone (FTZ) Batam Komisi VI DPR di Jakarta, Selasa (19/4/2016). Rudi berharap kewenangan atas lahan di Batam diserahkan kepada Pemko Batam. Foto: dok. batampos

batampos.co.id – Wali Kota Batam, Rudi tetap pada pendiriannya berkeras meminta Uang Wajib Tahun Otorita (UWTO) bagi masyarakat Batam dihapuskan.

Dalam waktu dekat, Rudi akan menggalang tanda tangan perangkat RT dan RW untuk menandatangani kesepakatan penghapusan UWTO.

“Kalau kondisinya seperti sekarang ini, Batam tak akan maju-maju, karena rakyat ditagih UWTO. Padahal di UUD 1945, Pasal 33, air dan tanah digunakan untuk kesejahteraan masyarakat, tapi tanah harus sewa di sini,” katanya di acara Bulan Panutan PBB-P2 di Pasar Penuin, Lubukbaja, Batam, Sabtu (23/4/2016).

Ia menyatakan akan menyurati Menteri Perekonomian Indonesia, Darmin Nasution yang isinya akan menyatakan masyarakat Batam tidak akan membayar UWTO lagi kepada Badan Pengusahaan (BP) Batam.

“Pertemuan dengan masyarakat akan digilir per kecamatan. Ini harus dilakukan agar Batam lebih cepat maju,” ungkapnya.

Bagi Rudi, BP Batam itu sangat andal dalam mengurus investasi, tapi tidak untuk mengurus keperluan masyarakat.

“Masyarakat setelah diberi lahan, BP lepas tangan, jadinya Pemerintah Kota (Pemko) Batam yang urus jika ada masalah,” ungkapnya.

Makanya, sambil menunggu kebijakan dari pusat mengenai perubahan status Batam menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Rudi sebagai anggota Dewan Kawasan (DK) akan terus berupaya mendesak agar kewenangan wilayah di luar KEK menjadi wewenang Pemko Batam.

“Harus ada restorasi walau perlu jangka panjang,” tuturnya. (leo/bp)

Baca Juga:
> Nyat Kadir Ngotot UWTO Minta Dihapus
> Formulasi Pembayaran UWTO & PBB Ditata Ulang
> Hatanto: UWTO Tidak Akan Dihapus
> PBB Itu Pajak Kenikmatan, UWTO ialah Pengakuan Hak Menguasai Tanah
> UWTO Bakal Dihapus, Status Lahan Pemukiman Penduduk Menjadi Hak Milik
> UWTO Bakal Dihapus, Menteri ATR/BPN: Tak Boleh Ada Dua Pungutan
> HPL Diambil Alih DK Batam, Lahan Mangkrak Disita
> Badan Pengusahaan Batam Berubah Jadi Badan Pengelola Batam
> Ini Kriteria Pimpinan BP Batam yang Diminta Jokowi
> Personel BP Batam Bakal Tak Ada dari Kepri
> Negara Lain Belajar dari Batam, Sukses, Eh, Batam Malah Tertinggal
> Audit BP Batam Harus Menyeluruh, Jika Tidak KPK Masuk
> Ketua DK Pastikan Pimpinan BP Batam Orang-Orang Profesional
> Ketahuilah, Indonesia Tertinggal dari Vietnam
> Mendagri Janjikan Perubahan ke KEK untuk Kesejahteraan Masyarakat Batam

Respon Anda?

komentar