Selangkah Lagi, Pejabat Tinggi di Natuna Tersangka Kasus Bansos

Bupati Natuna Ilyas Sabli. Foto: dok.batampos.co.id
Bupati Natuna Ilyas Sabli termasuk yang dimintai keterangan kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial (bansos) Natuna tahun anggaran 2011 hingga 2013. Status Ilyas saat ini masih saksi. Foto: dok.batampos.co.id

batampos.co.id – Setelah menetapkan tersanga dan menahan Ketua LSM BP Migas M Nazir dan Bendahara LSM tersebut Erianto, selangkah lagi penyidik anak menetapkan tersangka seoran pejabat tinggi di Natuna.

Pejabat ini disebut-sebut memiliki peranan penting dalam pencairan dana bansos sebesar Rp 4,45 miliar ke LSM tersebut, selama tiga tahun (2011 hingga 2013). Namun dari jumlah tersebut, hanya Rp 1,2 miliar yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Sabar dulu, kami periksa dulu satu per satu,” kata Kasubdit III Ditreskrimsus Polda Kepri AKBP, Arif Budiman, Sabtu (23/4/2016).

Baca Juga:
> Polda Kepri Tahan Anggota DPRD Kepri Erianto
> Telisik Korupsi Bansos Migas Rp4,4 Miliar, Polda Periksa Bupati Natuna

Saat ditanya target berikutnya, Arif hanya tertawa. Dia mengatakan fokus pemeriksaan saat ini pada anggota DPRD Provinsi Kepri yang ditahan pada Kamis (21/4/2016) lalu, yakni Erianto. Erianto adalah bendahara LSM BP Migas.

Apakah tersangka baru ini akan ditetapkan setelah pertengahan Mei? Arif menegaskan kembali, tak bisa mengungkapkan hal itu. “Itu dapur penyelidikan, saya tak bisa bicarakan. Tapi tunggu saja, nanti akan kami sampaikan,” ungkapnya seraya tersenyum.

Mengenai pemeriksaan terhadap anggota DPRD Kepri itu, Arif menyatakan terus menggesa pemeriksaan. Sebab, keterangan dari Erianto dan M Nazir, dapat memantapkan analisis polisi mengenai posisi calon tersangka baru dalam kasus ini.

Arif mengungkapkan pihaknya mencecar Erianto dengan puluhan pertanyaan. “Mulai dari perencanaan proposal, pengajuan, penerimaan, dan pencairan proposal, hingga pemanfaatan dana tersebut,” ungkapnya.

Pemeriksaan terhadap Erianto, kata Arif, akan dilanjutkan pada Senin (25/4/2016).

Mengenai saksi yang telah dipangil, pihak kepolisian telah meminta keterangan dari Bupati Natuna Ilyas Sabli dan wakil bupati Natuna. “Dua-duanya sudah kami minta keterangan,” ujarnya.

Kasus bansos BP Migas ini dicairkan pada APBD 2011, 2012 dan 2013. Selama tiga tahun pencairan, dikucurkan dana segar senilai Rp 4,45 miliar. Tapi dalam laporan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh M Nazir hanya Rp 1,2 miliar.

Sedangkan Rp 3,2 miliar tidak jelas untuk apa saja digunakan. Tapi polisi menduga, uang negara tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi oknum-oknum yang terlibat.

Apakah dana ini digunakan untuk kepentingan politik, seperti kampanye? “Kami belum sampai sana untuk penyelidikan, nantilah,” pungkas Arif. (ska)

Respon Anda?

komentar