Kewenangan Reklamasi Lahan Pasca Tambang Beralih ke Pemrov Kepri

536
Pesona Indonesia
Salah satu lahan pasca tambang di Batu 8 Tanjungpinang. F.Yusnadi/Batam Pos
Salah satu lahan pasca tambang di Batu 8 Tanjungpinang. F.Yusnadi/Batam Pos

batampos.co.id – Terhitung sejak 31 Maret 2016, Pemerintah Provinsi Kepri mengambil alih kewenangan bidang mineral, salah satunya tentang reklamasi lahan pasca tambang yang sebelumnya ada di Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian, Kehutanan dan Energi (DKP2KE) Kota Tanjungpinang.

Aturan tersebut termaktub dalam undang-undang (UU) nomor 23 tahun 2014.

“Dan sesuai amanah undang-undangnya, sekitar 31 Oktober 2016, urusan ini sudah harus selesai. Termasuk juga bidang lain yang wewenangnya dialihkan ke pemprov, seperti pendidikan menengah, kehutanan, ESDM, kelautan, dan peneraan,” ujar Kabid Sumber Daya Mineral (SDM) DKP2KE Kota Tanjungpinang, Zulhidayat, Minggu (24/4).

Menurutnya, jika dulu leading sektor urusan reklamasi lahan pasca tambang berada di kabupaten kota, sekarang pindah ke Provinsi. Namun, dalam hal ini pemerintah kabupaten kota tetap dilibatkan dengan memberikan data yang berhubungan dengan pertambangan.

Pegawai yang ada di SKPD kabupaten kota, lanjutnya, kemungkinan akan ditarik status kepegawaiannya ke pusat, pemprov, atau bertahan di Kota Tanjungpinang.

Terkait penggunaan dana reklamasi, Zulhidayat mengatakan belum pernah ada pencairan. Sehingga, anggaran reklamasi masih utuh senilai Rp31miliar dari 15 perusahaan pelaku tambang di Kota Tanjungpinang.

“Hal ini yang sedang dicarikan formulanya oleh provinsi. karena untuk mencairkan dana reklamasi harus menunggu persetujuan wali kota. Oleh sebab itu meskipun nanti wewenang berada di provinsi tetap harus ada persetujuan wali kota,” ujarnya.

Zulhidayat berharap, adanya perpindahan kewenangan tidak merugikan masyarakat, akibat terganggunya pelayanan masyarakat.

Dengan adanya perpindahan wewenang tersebut, ia berharap dapat berjalan dengan lancar dan tidak merugikan masyarakat. (Lra/bpos)

Respon Anda?

komentar