Singapura Bantah Enggan Teken Perjanjian Ekstradisi Koruptor

571
Pesona Indonesia
Terpidana kasus korupsi Bank Century Hartawan Aluwi dikawal petugas kepolisian di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Jumat (22/4/2016). Selanjutnya Mabes Polri akan menyerahkan Hartawan Aluwi kepada pihak Kejaksaan Agung. FOTO:MIFTAHULHAYAT/JAWA POS
Terpidana kasus korupsi Bank Century Hartawan Aluwi dikawal petugas kepolisian di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Jumat (22/4/2016). Selanjutnya Mabes Polri akan menyerahkan Hartawan Aluwi kepada pihak Kejaksaan Agung. FOTO:MIFTAHULHAYAT/JAWA POS

batampos.co.id – Pemerintah Singapura membantah pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) yang menyebut Negeri Singa tidak pernah mau menandatangani perjanjian ekstradisi.

Dalam keterangan resmi Kementerian Luar Negeri, Singapura menjelaskan di antara kedua negara justru sudah diteken kesepakatan itu pada tahun 2007 lalu di Bali. Bahkan, penandatanganan itu disaksikan secara langsung oleh JK.

“Kami sepakat menandatangani paket perjanjian ekstradisi dan kerjasama pertahanan. Tetapi, hingga saat ini, kesepakatan itu masih belum diratifikasi oleh DPR Indonesia,” tulis Kemenlu Singapura.

Alasan DPR menolak meratifikasi paket perjanjian itu, karena kesepakatan itu dipasangkan dengan kerjasama pertahanan. Singapura meminta untuk bisa melakukan latihan militer di sebuah pulau di Indonesia.

Komentar JK itu terkait dengan pemulangan buronan koruptor kasus bailout Bank Century, Hartawan Aluwi. Terpidana yang dihukum 14 tahun itu diketahui berada di Singapura. Namun, baru dipulangkan setelah izin tinggalnya tidak diperpanjang.

Menurut keterangan Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen (Pol) Boy Rafli Amar, pencabutan izin tinggal tetap dilakukan setelah ada pertemuan antara pimpinan Polri, kepolisian Singapura dan pemegang otoritas Singapura. Belum lagi paspor Hartawan sudah habis masa berlakunya sejak tahun 2012.

Kementerian Dalam Negeri Singapura dalam keterangan tertulis menjelaskan, alasan mereka menolak perpanjangan masa tinggal, karena Hartawan terlibat dalam akvitas pencucian uang dan penipuan berbasis investasi.

“Pak Hartawan memang sempat mengajukan banding, tetapi setelah dipertimbangkan lebih lanjut, akhirnya permohonan itu ditolak. Karena keberadaan Hartawan tidak sesuai dengan hukum, maka sejak tanggal 21 April, dia ditahan oleh otoritas pemeriksaan dan imigrasi dan dideportasi pada hari itu juga,” kata Kemdagri Singapura. (ant/jpgrup)

Respon Anda?

komentar